Pilkada Melalui DPRD, PKS: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke tangan DPRD bisa membuat kaum oligarki semakin berkuasa. Maka itu, partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini mengkritik wacana tersebut.

Presiden PKS, Sohibul Iman, mengungkapkan demokrasi di Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh kaum oligarki. "Oleh sebab itu, maka kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa, karena ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mereka untuk kemudian mengelola oligarki ini," ujar Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Dirinya menilai pemilihan secara langsung masih lebih baik. Karena, lanjut dia, para kaum oligarki tidak memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan saat Pilkada secara tidak langsung alias via DPRD.

"Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu, sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung, mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu. Jadi, kita mesti lihat realitas politik seperti itu. Jadi kami masih menilai pilkada langsung masih lebih baik," ungkapnya.

Di samping itu, kata dia peluang orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas akan tertutup untuk maju ke pilkada. "Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Kita berharap orang berintegritas, berkapabilitas itu semakin banyak yang masuk di dalam sirkulasi kekuasaan," tuturnya.