Hasto Ingatkan Wakil Rakyat di Daerah untuk Hidup Sederhana

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan agar anggota DPRD dari PDIP tingkat provinsi dan Kabupaten/kota untuk mencegah diri dari perilaku korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Hal itu disampaikan Hasto di hadapan lebih dari 1.000 anggota DPRD yang berasal dari PDIP seperti Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11/2019).

Imbauan tersebut, kata Hasto, merupakan pesan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para wakil rakyat di daerah itu. "Kita ingatkan pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak melakukan korupsi, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Siap?" tanya Hasto.

"Siap," jawab seluruh peserta acara secara serempak dan tegas.

Dilanjutkan Hasto, DPP PDIP selalu mengirimkan surat edaran kepada kader untuk tak pernah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri. Sebab negara sekalipun sebenarnya sudah memberikan pendapatan bersih sah yang sudah sangat cukup untuk para anggota dewan.

"Negara sudah memberikan yang memadai untuk hidup sebagai wakil rakyat. Maka pesan Ibu Ketua Umum, mereka yang korupsi takkan mendapat tempat, dipecat seketika," tegasnya.

Dia juga mengingatkan para anggota dewan dari PDIP harus menghadirkan wajah partai yang sebenarnya dengan hidup sederhana. "Jadi bukan hidup bermewah-mewah. Hiduplah sederhana," katanya.

Pada kesempatan itu, Hasto juga menyampaikan setiap kader partai yang duduk di legislatif untuk memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan. Maka legislator asal PDIP harus menghadirkan kebijakan politik yang mendukungnya.

PDI Perjuangan akan secara khusus melaksanakan sekolah pimpinan DPRD untuk memperdalam isu tersebut. Di situ, kata Hasto, para pimpinan dewan akan dilatih soal bagaimana memastikan palu kepemimpinan benar-benar demi kesejahteraan rakyat. "Kita harus ikut gerakan Indonesia berkemajuan," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa partai ingin semua anggota dewannya memahami ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Sebab tak ada negara yang maju tanpa penguasaan terhadap iptek.

Di sisi lain, setiap anggota dewan dari PDIP juga wajib memahami dan memiliki pandangan luas soal kondisi geopolitik. Hasto lalu menjelaskan panjang soal ketegangan di Timur Tengah saat ini yang tak lepas dari intervensi kepentingan negara asing.

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang menunjukkan percobaan-percobaan sejenis. Semisal dalam kasus-kasus intoleransi yang merupakan akar dari radikalisme.

"Maka sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, seluruh kader kita wajib memahami geopolitik itu. Setidaknya untuk mencegah jangan sampai kepentingan asing memainkan politik di dalam negeri. Anda harus pahami bahayanya intervensi asing dalam politik sebuah bangsa," ujar Hasto.

Hasto juga mengingatkan para anggota dewan agar mengembangkan kemampuan komunikasi politik yang baik demi akuntabilitas politik yang baik. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami dengan baik seluruh kebijakan politik partai. "Mari bersama-sama melihat tantangan ideologi kita untuk mencegah bahayanya gerakan manipulator agama itu," katanya.

Hasto menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama PDIP dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tajuknya adalah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Tugas Pokok dan Fungsi Anggota dan Pimpinan Dewan Propinsi, Kabupaten/Kota Fraksi PDI Perjuangan. Sebagai perwakilan Kemendagri, hadir Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Kemendagri, Andi Bataralifu.