Kementerian LHK Libatkan Kepala Daerah Atasi Masalah Lingkungan
Selasa, 19 November 2019 - 07:03 WIB
Kementerian LHK Libatkan Kepala Daerah Atasi Masalah Lingkungan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggandeng para kepala daerah untuk ikut serta mencari solusi menangani berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di daerah. Para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan bupati/wali kota itu kemarin dikumpulkan KLHK di Jakarta untuk mengikuti rapat konsultasi teknis fungsional menteri LHK dan jajaran eselon I dengan jajaran teknis dinas.
Rapat membahas masalah dan hambatan program kerja nasional dan daerah serta kondisi-kondisi berkenaan dengan kehutanan dan lingkungan. “Berbagai persoalan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan ada di daerah. Karena itu, saya mengundang para gubernur di Jakarta untuk mendengarkan langsung, berdiskusi, dan mencari solusi bersama berbagai persoalan di tingkat tapak,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta kemarin.
Gubernur yang hadir, di antaranya Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, serta Gubernur Jambi Fachrori Umar.
Persoalan yang dibahas di antaranya terkait dengan perencanaan kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Hutan Sosial, konservasi, hutan produksi dan daya saing industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan serta gambut, pencemaran dan pemulihan lingkungan, serta soal-soal sampah dan limbah.
Selain itu, juga dibahas mengenai desa-desa di dalam kawasan hutan, kekayaan genetik dan biprospecting, serta penegakan hukum lingkungan. Selain membahas masalah yang diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota, dilakukan juga diskusi dengan semua pejabat eselon I KLHK.
Para gubernur juga mendapatkan penjelasan terkait kebijakan teknis dari direktur jenderal di lingkup KLHK. Secara khusus bersama Gubernur Kaltim dibahas tentang rencana persiapan ibu kota baru, terutama pada aspek pengamanan kawasan (hutan) dan calon lokasi ibu kota serta dimensi-dimensi lingkungan termasuk sosial.
“Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Saya terus memberi ruang untuk kegiatan seperti ini karena setiap masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat hingga ke tingkat tapak, harus kita carikan solusinya bersama-sama,” ungkap Siti Nurbaya.
Menurut Menteri LHK, pertemuan ini akan terus digelar bagi daerah-daerah yang ada masalah terkait hutan dan lingkungan. Selanjutnya, masih akan terus dilakukan rapat konsultasi teknis fungsional hutan dan lingkungan dengan masing-masing gubernur.
“Setelah ini sedang disiapkan untuk diskusi detail dan asistensi implementasi kebijakan ini dengan gubernur Sumsel, Kalsel, Sumut, Sulsel, dan lainnya. Kami harus siapkan dulu substansinya sehingga bisa produktif. Dalam dua hari paling-paling bisa diskusi dengan 8 daerah karena waktu. Kami siapkan saja untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kecepatan implementasi. Dengan kebersamaan, kita wujudkan Indonesia maju,” tandasnya.
Rapat membahas masalah dan hambatan program kerja nasional dan daerah serta kondisi-kondisi berkenaan dengan kehutanan dan lingkungan. “Berbagai persoalan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan ada di daerah. Karena itu, saya mengundang para gubernur di Jakarta untuk mendengarkan langsung, berdiskusi, dan mencari solusi bersama berbagai persoalan di tingkat tapak,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta kemarin.
Gubernur yang hadir, di antaranya Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, serta Gubernur Jambi Fachrori Umar.
Persoalan yang dibahas di antaranya terkait dengan perencanaan kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Hutan Sosial, konservasi, hutan produksi dan daya saing industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan serta gambut, pencemaran dan pemulihan lingkungan, serta soal-soal sampah dan limbah.
Selain itu, juga dibahas mengenai desa-desa di dalam kawasan hutan, kekayaan genetik dan biprospecting, serta penegakan hukum lingkungan. Selain membahas masalah yang diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota, dilakukan juga diskusi dengan semua pejabat eselon I KLHK.
Para gubernur juga mendapatkan penjelasan terkait kebijakan teknis dari direktur jenderal di lingkup KLHK. Secara khusus bersama Gubernur Kaltim dibahas tentang rencana persiapan ibu kota baru, terutama pada aspek pengamanan kawasan (hutan) dan calon lokasi ibu kota serta dimensi-dimensi lingkungan termasuk sosial.
“Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Saya terus memberi ruang untuk kegiatan seperti ini karena setiap masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat hingga ke tingkat tapak, harus kita carikan solusinya bersama-sama,” ungkap Siti Nurbaya.
Menurut Menteri LHK, pertemuan ini akan terus digelar bagi daerah-daerah yang ada masalah terkait hutan dan lingkungan. Selanjutnya, masih akan terus dilakukan rapat konsultasi teknis fungsional hutan dan lingkungan dengan masing-masing gubernur.
“Setelah ini sedang disiapkan untuk diskusi detail dan asistensi implementasi kebijakan ini dengan gubernur Sumsel, Kalsel, Sumut, Sulsel, dan lainnya. Kami harus siapkan dulu substansinya sehingga bisa produktif. Dalam dua hari paling-paling bisa diskusi dengan 8 daerah karena waktu. Kami siapkan saja untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kecepatan implementasi. Dengan kebersamaan, kita wujudkan Indonesia maju,” tandasnya.
(don)
