Tito Karnavian Bantah Ingin Pilkada Dikembalikan ke DPRD
Senin, 18 November 2019 - 16:03 WIB
Tito Karnavian Bantah Ingin Pilkada Dikembalikan ke DPRD
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah pernah mengatakan agar proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tito menilai media massa yang memberitakan dirinya seolah menginginkan Pilkada dipilih DPRD telah salah kutip.
"Ini ada beberapa yang menyampaikan di antaranya ada yang menyampaikan tadi usulan agar dikembalikan kepada DPRD setempat. Ini saya sendiri pernah menyampaikan tapi tidak pernah menyampaikan untuk tidak pernah kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi pak," ujar Tito Karnavian dalam rapat dengan Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Mantan Kapolri ini melihat Pilkada langsung sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Dia menambahkan, spirit awal dari Pilkada langsung itu adalah partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Selain itu, kata dia, spiritnya adalah memberikan peluang bagi calon-calon kepala daerah yang memiliki potensi maju dari jalur independen alias tanpa partai politik. "Tapi dalam praktik telah sekian belas tahun, kita juga melihat ada dampak-dampak negatifnya," imbuhnya.
Salah satu dampak negatif yang dimaksudnya adalah potensi konflik. "Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda itu melihat langsung, misalnya di Papua 2012 saya menjadi Kapolda di sana, Kabupaten Puncak itu 4 tahun tertunda Pilkadanya karena konflik perang suku, empat tahun korban sudah banyak," katanya.
"Ini ada beberapa yang menyampaikan di antaranya ada yang menyampaikan tadi usulan agar dikembalikan kepada DPRD setempat. Ini saya sendiri pernah menyampaikan tapi tidak pernah menyampaikan untuk tidak pernah kembali kepada DPRD, ini saya klarifikasi pak," ujar Tito Karnavian dalam rapat dengan Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Mantan Kapolri ini melihat Pilkada langsung sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Dia menambahkan, spirit awal dari Pilkada langsung itu adalah partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Selain itu, kata dia, spiritnya adalah memberikan peluang bagi calon-calon kepala daerah yang memiliki potensi maju dari jalur independen alias tanpa partai politik. "Tapi dalam praktik telah sekian belas tahun, kita juga melihat ada dampak-dampak negatifnya," imbuhnya.
Salah satu dampak negatif yang dimaksudnya adalah potensi konflik. "Saya sendiri sebagai mantan Kapolri, mantan Kapolda itu melihat langsung, misalnya di Papua 2012 saya menjadi Kapolda di sana, Kabupaten Puncak itu 4 tahun tertunda Pilkadanya karena konflik perang suku, empat tahun korban sudah banyak," katanya.
(kri)
