Suhendra Apresiasi Pertemuan Menhan Prabowo dan Wali Nanggroe Aceh
Rabu, 13 November 2019 - 17:13 WIB
Suhendra Apresiasi Pertemuan Menhan Prabowo dan Wali Nanggroe Aceh
A
A
A
JAKARTA - Tokoh nasional yang juga pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono memberikan apresiasi tinggi atas pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haytar di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Saat dihubungi, Rabu (13/11/2019), Suhendra Hadikuntono yang memiliki kedekatan personal dengan Wali Nanggroe Aceh mengatakan, ini adalan momentum yang sangat bagus untuk stabilitas nasional dan kebangsaan,
![Suhendra Apresiasi Pertemuan Menhan Prabowo dan Wali Nanggroe Aceh]()
"Karena Wali Nanggroe Aceh sangat memahami nilai-nilai luhur keberagaman budaya dan kebinekaan Indonesia. Prabowo dapat belajar secara arif, langsung kepada seorang tokoh bangsa yang sangat dihormati di dunia internasional.
Dalam pertemuan tersebut dikabarkan Wali Nanggroe Aceh banyak membahas dengan Menhan tentang beberapa hal dalam kesepakatan Helsinki yang belum tuntas dilaksanakan, di antaranya perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, masalah perekonomian, pembentukan badan ad hoc dan beberapa butir kesepakatan Helsinki lainnya.
Menurut Suhendra, hal itu sebenarnya bukan ranah atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari seorang Menhan.
"Saya menyarankan agar Menhan Prabowo segera melaporkan hasil pembicaraan tersebut kepada Presiden Jokowi karena sebetulnya sudah masuk wilayah kebijakan kepala negara. Atau lebih tepat lagi seharusnya Prabowo segera memfasilitasi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Wali Nanggroe Aceh," tegas Suhendra yang merupakan penggagas Sabuk Nusantara.
Lebih lanjut Suhendra menjelaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Wali Nanggroe Aceh merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mendesak.
"Saya mensinyalir selama ini akses Wali Nanggroe Aceh untuk bertemu Presiden Jokowi sengaja dihambat oleh kelompok tertentu sehingga Presiden tidak mendapatkan masukan yang benar dan utuh tentang hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait kesepakatan perdamaian Helsinki," paparnya.
Suhendra meyakini, apabila Presiden Jokowi mendapat informasi secara utuh dan komprehensif tentang Aceh, pasti dengan cepat merealisasikan butir-butir kesepakatan Helsinki yang belum tuntas dilaksanakan.
"Apabila semua permasalahan kesepakatan Helsinki ini dapat segera dituntaskan, saya menyakini akselerasi pembangunan di Aceh dapat ditingkatkan secara signifikan," tandas Suhendra.
Saat dihubungi, Rabu (13/11/2019), Suhendra Hadikuntono yang memiliki kedekatan personal dengan Wali Nanggroe Aceh mengatakan, ini adalan momentum yang sangat bagus untuk stabilitas nasional dan kebangsaan,
"Karena Wali Nanggroe Aceh sangat memahami nilai-nilai luhur keberagaman budaya dan kebinekaan Indonesia. Prabowo dapat belajar secara arif, langsung kepada seorang tokoh bangsa yang sangat dihormati di dunia internasional.
Dalam pertemuan tersebut dikabarkan Wali Nanggroe Aceh banyak membahas dengan Menhan tentang beberapa hal dalam kesepakatan Helsinki yang belum tuntas dilaksanakan, di antaranya perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara, masalah perekonomian, pembentukan badan ad hoc dan beberapa butir kesepakatan Helsinki lainnya.
Menurut Suhendra, hal itu sebenarnya bukan ranah atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari seorang Menhan.
"Saya menyarankan agar Menhan Prabowo segera melaporkan hasil pembicaraan tersebut kepada Presiden Jokowi karena sebetulnya sudah masuk wilayah kebijakan kepala negara. Atau lebih tepat lagi seharusnya Prabowo segera memfasilitasi pertemuan antara Presiden Jokowi dan Wali Nanggroe Aceh," tegas Suhendra yang merupakan penggagas Sabuk Nusantara.
Lebih lanjut Suhendra menjelaskan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Wali Nanggroe Aceh merupakan sesuatu yang sangat urgen dan mendesak.
"Saya mensinyalir selama ini akses Wali Nanggroe Aceh untuk bertemu Presiden Jokowi sengaja dihambat oleh kelompok tertentu sehingga Presiden tidak mendapatkan masukan yang benar dan utuh tentang hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait kesepakatan perdamaian Helsinki," paparnya.
Suhendra meyakini, apabila Presiden Jokowi mendapat informasi secara utuh dan komprehensif tentang Aceh, pasti dengan cepat merealisasikan butir-butir kesepakatan Helsinki yang belum tuntas dilaksanakan.
"Apabila semua permasalahan kesepakatan Helsinki ini dapat segera dituntaskan, saya menyakini akselerasi pembangunan di Aceh dapat ditingkatkan secara signifikan," tandas Suhendra.
(maf)
