Diplomasi Perlindungan Selalu Jadi Prioritas Politik Luar Negeri RI

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, bahwa diplomasi perlindungan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Retno dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Luar Negeri, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

"Karena, negara memang harus hadir untuk melindungi warganya, termasuk warga yang berada di luar negeri," ujar Retno.

Retno menambahkan, sejauh ini Kementerian Luar Negeri telah berhasil mengubah mindset kepedulian dan keberpihakan. "Saya sering menyebutnya kita telah dapat melakukan revolusi mindset terkait dengan perlindungan. Dan hal lain yang kita coba lakukan dalam 5 tahun ke belakang, adalah pembangunan sistem dan inovasi," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan sistem dan inovasi akan dijaga Kementerian Luar Negeri untuk lima tahun ke depan. "Sehingga baik mindset maupun pembangunan sistem dan inovasi pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang baku, yang akan menjadi corporate culture bagi seluruh diplomat Indonesia," paparnya.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan juga target di bawah diplomasi perlindungan untuk lima tahun ke depan. Pertama, pengintegrasian data seluruh instansi dan lembaga.

"Sehingga Indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri, yang akan mempermudah perlindungan WNI di luar negeri," ungkapnya.

Kedua, perbaikan tata kelola migrasi menuju save ordery and regular migration baik dari hulu maupun dari hilir. Ketiga, fokus pada tindakan pencegahan.

"Kita semua paham, mencegah lebih murah dari mengobati. Dan salah satunya yang kita lakukan adalah dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi," pungkasnya.