Pengamat: Kemungkinan Manuver Nasdem Justru Atas 'Persetujuan' Jokowi
Selasa, 12 November 2019 - 10:57 WIB
Pengamat: Kemungkinan Manuver Nasdem Justru Atas 'Persetujuan' Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kehadiran Presiden Jokowi dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang disambut 'mesra' Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam penutupan Kongres Nasdem semalam memberi sinyal bahwa hubungan koalisi baik-baik saja.
Analis Politik asal UIN Jakarta, Ray Rangkuti menganggap, manuver politik yang dimainkan Paloh dan Nasdem belakangan ini hanya sebatas strategi Nasdem memancing reaksi publik.
"Iya (Nasdem) tidak (berani keluar dari koalisi). Sebab, besar dugaanku, langkah politik Nasdem yang akhir-akhir ini seperti berbeda sendiri dari kawan koalisi justru atas dasar sepersetujuan presiden Jokowi. Mengapa? Karena Jokowi sendiri butuh penyeimbang paska bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi pemerintah," ujar Ray saat dihubungi Sindonews, Selasa (12/11/2019).
Ray menilai, perpaduang PDIP-Gerindra itu cukup besar. Menurutnya, sekali mereka bertemu dan bersepakat, ada banyak hal yang bisa mereka agendakan bersama. Sehingga jika tak ada penyeimbang di dalam koalisi pemerintah, presiden akan membuat presiden 'berputar' di antara kesepakatan dua partai besar ini.
"Hal itu dapat dilacak dari isu-isu yang berkembang. Sebut saja soal amandemen untuk GBHN," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu membeberkan.
Di sisi lain, kata Ray, sekalipun Nasdem tidak menyatakan menolak terhadap amandemen GBHN itu, namun Nasdem berpotensi menarik isunya menjadi melebar. Maka hal itu tentu saja bisa membuat PDIP agak hati-hati.
"Isu kemungkinan impeachment terhadap presiden jika mengeluarkan Perppu KPK juga di'bocor'kan oleh SP (Surya Paloh) ke publik. Padahal itu isu sensitif sekaligus memberi sinyal kawan koalisi Jokowi adalah tantangan terberatnya," kata Ray menandaskan.
Analis Politik asal UIN Jakarta, Ray Rangkuti menganggap, manuver politik yang dimainkan Paloh dan Nasdem belakangan ini hanya sebatas strategi Nasdem memancing reaksi publik.
"Iya (Nasdem) tidak (berani keluar dari koalisi). Sebab, besar dugaanku, langkah politik Nasdem yang akhir-akhir ini seperti berbeda sendiri dari kawan koalisi justru atas dasar sepersetujuan presiden Jokowi. Mengapa? Karena Jokowi sendiri butuh penyeimbang paska bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi pemerintah," ujar Ray saat dihubungi Sindonews, Selasa (12/11/2019).
Ray menilai, perpaduang PDIP-Gerindra itu cukup besar. Menurutnya, sekali mereka bertemu dan bersepakat, ada banyak hal yang bisa mereka agendakan bersama. Sehingga jika tak ada penyeimbang di dalam koalisi pemerintah, presiden akan membuat presiden 'berputar' di antara kesepakatan dua partai besar ini.
"Hal itu dapat dilacak dari isu-isu yang berkembang. Sebut saja soal amandemen untuk GBHN," ungkap Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia itu membeberkan.
Di sisi lain, kata Ray, sekalipun Nasdem tidak menyatakan menolak terhadap amandemen GBHN itu, namun Nasdem berpotensi menarik isunya menjadi melebar. Maka hal itu tentu saja bisa membuat PDIP agak hati-hati.
"Isu kemungkinan impeachment terhadap presiden jika mengeluarkan Perppu KPK juga di'bocor'kan oleh SP (Surya Paloh) ke publik. Padahal itu isu sensitif sekaligus memberi sinyal kawan koalisi Jokowi adalah tantangan terberatnya," kata Ray menandaskan.
(pur)
