Pengamat: Akrobat Politik Nasdem Hanya Direspons Santai oleh Jokowi
Selasa, 12 November 2019 - 10:19 WIB
Pengamat: Akrobat Politik Nasdem Hanya Direspons Santai oleh Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Penutupan Kongres Partai Nasdem tadi malam setidaknya memberi gambaran tentang hubungan koalisi Jokowi-KH. Ma'ruf Amin yang sempat dikabarkan retak karena 'manuver' Nasdem. Presiden Jokowi dalam pidatonya menegaskan keliru besar jika ada yang mengatakan koalisi retak.
Dalam pidatonya, Jokowi pun menyinggung soal Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang tak menyalami Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang disebutnya karena 'kelewatan' saja.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menganggap, jika melihat tekanan dan manuver politik yang disampaikan Surya Paloh sebelumnya masih sebatas sinyal yang tingkat frekuensinya masih lemah.
"Belum sampai terjadi turbulensi yang mengguncang koalisi. Karenanya, akrobat politik Nasdem hanya direspon santai oleh Presiden Jokowi melalui sindiran," kata Karyono saat dihubungi Sindonews, Selasa (12/11/2019).
Karyono menganggap, manuver Nasdem selama ini tak sampai mengganggu hubungan koalisi. Buktinya, ketiga tokoh yakni Presiden Jokowi, Megawati dan Paloh sendiri menjawab hal itu dalam penutupan kongres.
Sejauh ini, kata Karyono, Presiden Jokowi dan PDIP sebagai pemimpin koalisi masih melihat komitmen Nasdem dalam koalisi. Jika setelah ini Nasdem masih melakukan manuver, maka bukan tidak mungkin sanksi tegas bisa diberikan kepada Nasdem.
"Jika Nasdem sampai berani melanggar komitmen tentu wajar jika ada sanksi, termasuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah. Pertanyaannya beranikah Nasdem mengambil sikap diametral dengan koalisi pemerintah secara serius," tutur Karyono.
Menurutnya, karena tanpa Nasdem dukungan politik pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin masih cukup kuat dengan masuknya Gerindra. Belum lagi, jika Nasdem keluar, maka partai lain seperti PAN atau Demokrat bisa diajak bergabung.
"Karena itu, Presiden Jokowi tidak akan ragu untuk mendepak Nasdem keluar jika telah sikapnya melampaui batas dan melanggar komitmen," pungkasnya.
Dalam pidatonya, Jokowi pun menyinggung soal Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang tak menyalami Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang disebutnya karena 'kelewatan' saja.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo menganggap, jika melihat tekanan dan manuver politik yang disampaikan Surya Paloh sebelumnya masih sebatas sinyal yang tingkat frekuensinya masih lemah.
"Belum sampai terjadi turbulensi yang mengguncang koalisi. Karenanya, akrobat politik Nasdem hanya direspon santai oleh Presiden Jokowi melalui sindiran," kata Karyono saat dihubungi Sindonews, Selasa (12/11/2019).
Karyono menganggap, manuver Nasdem selama ini tak sampai mengganggu hubungan koalisi. Buktinya, ketiga tokoh yakni Presiden Jokowi, Megawati dan Paloh sendiri menjawab hal itu dalam penutupan kongres.
Sejauh ini, kata Karyono, Presiden Jokowi dan PDIP sebagai pemimpin koalisi masih melihat komitmen Nasdem dalam koalisi. Jika setelah ini Nasdem masih melakukan manuver, maka bukan tidak mungkin sanksi tegas bisa diberikan kepada Nasdem.
"Jika Nasdem sampai berani melanggar komitmen tentu wajar jika ada sanksi, termasuk mengeluarkan Nasdem dari koalisi pemerintah. Pertanyaannya beranikah Nasdem mengambil sikap diametral dengan koalisi pemerintah secara serius," tutur Karyono.
Menurutnya, karena tanpa Nasdem dukungan politik pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin masih cukup kuat dengan masuknya Gerindra. Belum lagi, jika Nasdem keluar, maka partai lain seperti PAN atau Demokrat bisa diajak bergabung.
"Karena itu, Presiden Jokowi tidak akan ragu untuk mendepak Nasdem keluar jika telah sikapnya melampaui batas dan melanggar komitmen," pungkasnya.
(pur)
