Berpotensi Bebani Jokowi, Nasdem Idealnya 'Gentle' Keluar dari Koalisi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dinilai merasa kecewa karena merasa memiliki jasa besar menjadikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden untuk periode kedua, namun merasa tak mendapat kompensasi memadai.

Hal itu yang diduga menjadi penyebab berbagai manuver politik sebagai wujud kekecewaan sekaligus upaya bargaining baru terhadap Presiden Jokowi dan koalisi pemerintahan yang dipimpin PDI Perjuangan.

CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menganggap, manuver Partai Nasdem kian lama bisa menjadi beban bagi pemerintahan Jokowi dan partai koalisi. Namun demikian, Pangi tak yakin Nasdem akan mengambil keputusan tegas, misalnya keluar dari koalisi.

Menurut Pangi, idealnya Nasdem berani keluar dari koalisi jika ingin berbeda pandangan dan prinsip dengan koalisi. Terlebih, jika Nasdem sudah merancang agenda politiknya sampai 2024.

"Saya pikir Nasdem belum ada juga niat dan keberanian untuk keluar. Karena Nasdem merasa paling banyak saham pemenangan untuk pak Jokowi, menteri belum menerima gaji bulannya, masa udah keluar saja," ujar Pangi saat dihubungi Sindonews, Senin (11/11/2019).

Kata Pangi, justeru Nasdem masih jauh dari istilah 'gentle' atau berani keluar dari koalisi pemerintahan. Dengan kata lain, Pangi menegaskan, Nasdem masih takut keluar koalisi karena masih berharap 'bargaining' politiknya bisa diakomodir Jokowi.

"Karena kan belum ada yang terlalu berbeda pandangan Nasdem dengan sikap pemerintah. Karena pemerintah baru bulanan," kata Pangi.

"Kalau Nasdem keluar dari koalisi, Gerindra yang bakal tepuk tangan," imbuhnya.