Jaga Profesionalme Polri, Penunjukan Kabareskrim Harus dengan Merit System
A
A
A
JAKARTA - Usulan penunjukan kabareskrim dilakukan secara profesional dan jauh dari kepentingan politik terus mengemuka. Caranya dengan menerapkan merit system (sistem promosi berdasarkan prestasi).
“Sangat penting (merit system). Kabareskrim merupakan posisi yang sangat penting karena itu harus dipilih orang-orang yang profesional, tidak partisan, dan jauh dari kepentingan politik. Sehingga pendapat publik tentang komitmen Presiden Jokowi terhadap negara hukum yang bersih bisa tercapai,” kata Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natasomal Oemar kepada wartawan di Jakarta, Jumay (8/11/2019).
Diketahui hingga kini posisi kabareskrim Polri masih kosong. Ini setelah Jenderal Polisi Idham Azis diangkat menjadi kapolri menggantikan Tito Karnavian yang menjabat mendagri.Menurut Erwin, penerapan merit system akan membuat publik yakin atas komitmen Jokowi terkait netralitas di bidang penegakan hukum. “Ini sebagai wujud netralitas sehingga tidak ada kekhawatiran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Lebih jauh Erwin mengingatkan, kabareskrim terpilih nantinya harus mampu melakukan dua hal. Pertama, harus responsif terhadap masyarakat. “Kedua, yang perlu dilihat lebih dalam soal bagaimana kepolisian bisa bersinergi dengan penegak hukum lain dalam penanganan perkara,” imbuhnya.
“Sangat penting (merit system). Kabareskrim merupakan posisi yang sangat penting karena itu harus dipilih orang-orang yang profesional, tidak partisan, dan jauh dari kepentingan politik. Sehingga pendapat publik tentang komitmen Presiden Jokowi terhadap negara hukum yang bersih bisa tercapai,” kata Peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natasomal Oemar kepada wartawan di Jakarta, Jumay (8/11/2019).
Diketahui hingga kini posisi kabareskrim Polri masih kosong. Ini setelah Jenderal Polisi Idham Azis diangkat menjadi kapolri menggantikan Tito Karnavian yang menjabat mendagri.Menurut Erwin, penerapan merit system akan membuat publik yakin atas komitmen Jokowi terkait netralitas di bidang penegakan hukum. “Ini sebagai wujud netralitas sehingga tidak ada kekhawatiran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Lebih jauh Erwin mengingatkan, kabareskrim terpilih nantinya harus mampu melakukan dua hal. Pertama, harus responsif terhadap masyarakat. “Kedua, yang perlu dilihat lebih dalam soal bagaimana kepolisian bisa bersinergi dengan penegak hukum lain dalam penanganan perkara,” imbuhnya.
(poe)