Gus Dur Sangat Layak Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

JAKARTA - Menjelang 10 November, pemerintah memiliki tradisi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada individu atau tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara.

Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan penerima gelar pahlawan pada Jumat (8/11/2019). Satu nama yang dipastikan mendapatkan gelar pahlawan adalah Roehana Koeddoes. Tokoh pers perempuan itu diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara nama lain, masih disimpan rapat Presiden Jokowi.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Quomas mendorong agar pemerintah segera memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-IV RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. (Baca juga: Jika Gus Dur Diberi Gelar Pahlawan, Dokter Ini Nazar Jalan Kaki Kediri-Jombang )

"Dilihat dari sudut pandang manapun, Gus Dur sudah sangat layak untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional," ujar Gus Yaqut, Jumat (8/11/2019).

Karena itu, kami berharap pemerintah segera memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur. "Saya sudah dengar kabarnya pengumuman nama Pahlawan Nasional akan diumumkan hari ini. Tapi saya belum dapat bocoran apakah nama Gus Dur termasuk di dalamnya atau tidak," tutur Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini.

Gus Yaqut mengaku tidak mengerti alasan pemerintah mengapa hingga saat ini tidak kunjung memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur. Padahal, pengajuan nama Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional sudah dilakukan sejak 2010 silam.

"Dari sudut pandang manapun sudah sangat layak. Karena itu kami mendorong secepatnya," katanya.

Diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) mengatakan bahwa usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Gus Dur sudah selesai diproses dan hanya tinggal dimasukan ke Tim Dewan Gelar.

Proses pengkajian usulan Pahlawan Nasional ada di tangan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) di tingkat daerah asal tokoh calon Pahlawan Nasional dan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).

Pembahasan di dua tim yang berisikan para sejarawan. Selain nama Gus Dur, nama Presiden ke-2 RI Soeharto juga masuk di dalamnya. Dewan Gelar lah yang bertugas mengirimkan surat ke presiden untuk penganugerahan gelar.