Lewat Hutan dan Lahan, LHK Ajak Kadin Berdayakan Masyarakat
Rabu, 06 November 2019 - 20:01 WIB
Lewat Hutan dan Lahan, LHK Ajak Kadin Berdayakan Masyarakat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengajak pengusaha anggota Organisasi Kamar dan Industri (KADIN) membuka lapangan kerja pada sektor kehutanan.
Pada lingkup kerja dunia usaha terkait Kementerian LHK, maka ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan tanah objek reforma agraria dari hutan (TORA) serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan.
Ajakan Menteri Siti Nurbaya tersebut dikemukakan ketika memberikan sambutan dihadapan 120 peserta Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa 5 November 2019.
Dalam forum dialog, selain Menteri LHK juga hadir petinggi KADIN yakni Ketua Umum KADIN Rosan P Roeslani, dan Wakil Ketua Umum Franky Wijaya. Menteri Siti menjelaskan, ruang lapangan kerja yang luas itu memerlukan man days atau tenaga kerja yang sangat banyak.
"Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih harmonis antara bisnis skala besar dan bisnis masyarakat dalam tujuan peningkatan kapasitas," kata Siti, Rabu (6/11/2019).
"Dan know how masyarakat dalam mengelola usaha dengan basis sumber daya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan dan perikanan budidaya," sambungnya.
Secara spesifik Siti menyebutkan, agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani.
Dalam Rakornas KADIN ini, Siti Nurbaya menyampaikan tiga pesan yaitu peningkatan lapangan kerja, membangun produksi, untuk ekspor, serta dijelaskan juga bagaimana Kementerian LHK berusaha untuk tetap menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan.
"Hal ini sekaligus juga penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerja sama dunia usaha dan KPH untuk pangan," jelasnya.
Menurut Siti, hal itu telah diatur dalam Permen LHK Nomor 81 Tahun 2016. Disebutkan, sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan oleh pemerintah dan di antaranya telah diimplementasikan.
"Namun masih harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani ekses yang muncul dalam implementasi program-program tersebut," ucapnya.
Siti juga menjelaskan langkah pemerintah pada lingkup kerja LHK. Dikatakan, bahwa berbagai langkah korektif yang telah terjadi untuk kelancaran investasi di Indonesia.
"Penyempurnaan sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dan lain-lain," ujarnya.
Pada lingkup kerja dunia usaha terkait Kementerian LHK, maka ruang untuk membuka lapangan kerja sangat luas, yaitu melalui hutan sosial dan tanah objek reforma agraria dari hutan (TORA) serta melalui langkah-langkah rehabilitasi lahan, penanaman pohon secara luas di tengah masyarakat untuk pemulihan lingkungan.
Ajakan Menteri Siti Nurbaya tersebut dikemukakan ketika memberikan sambutan dihadapan 120 peserta Rakornas KADIN untuk Agribisnis, Pangan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa 5 November 2019.
Dalam forum dialog, selain Menteri LHK juga hadir petinggi KADIN yakni Ketua Umum KADIN Rosan P Roeslani, dan Wakil Ketua Umum Franky Wijaya. Menteri Siti menjelaskan, ruang lapangan kerja yang luas itu memerlukan man days atau tenaga kerja yang sangat banyak.
"Melalui ruang kerja dan usaha sosial tersebut juga akan terbangun konfigurasi bisnis yang lebih harmonis antara bisnis skala besar dan bisnis masyarakat dalam tujuan peningkatan kapasitas," kata Siti, Rabu (6/11/2019).
"Dan know how masyarakat dalam mengelola usaha dengan basis sumber daya alam khususnya bidang pertanian secara luas seperti pangan, kebun, peternakan dan perikanan budidaya," sambungnya.
Secara spesifik Siti menyebutkan, agenda agroforestry pada program Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria yang akan sekaligus mengalokasikan kepemilikan lahan bagi masyarakat tani.
Dalam Rakornas KADIN ini, Siti Nurbaya menyampaikan tiga pesan yaitu peningkatan lapangan kerja, membangun produksi, untuk ekspor, serta dijelaskan juga bagaimana Kementerian LHK berusaha untuk tetap menjaga iklim investasi yang ramah lingkungan.
"Hal ini sekaligus juga penting untuk penguatan program ketahanan pangan dengan pola agroforestry hutan sosial atau kerja sama dunia usaha dan KPH untuk pangan," jelasnya.
Menurut Siti, hal itu telah diatur dalam Permen LHK Nomor 81 Tahun 2016. Disebutkan, sudah banyak terjadi aksi perubahan/corrective action yang dilakukan oleh pemerintah dan di antaranya telah diimplementasikan.
"Namun masih harus terus diuji lapangan, diperiksa dan ditangani ekses yang muncul dalam implementasi program-program tersebut," ucapnya.
Siti juga menjelaskan langkah pemerintah pada lingkup kerja LHK. Dikatakan, bahwa berbagai langkah korektif yang telah terjadi untuk kelancaran investasi di Indonesia.
"Penyempurnaan sistem kerja (dalam hal penyediaan lahan, perizinan/lingkungan dan format pembinaan/pengawasan, dan lain-lain," ujarnya.
(maf)
