Posisi Wamen Ringankan Tugas-tugas Menteri yang Overload
Minggu, 27 Oktober 2019 - 08:07 WIB
Posisi Wamen Ringankan Tugas-tugas Menteri yang Overload
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 12 wakil menteri (Wamen) untuk ditempatkan di 11 kementerian Kabinet Indonesia Maju . Berbagai harapan positif disematkan masyarakat kepada orang-orang yang disebut orang nomor 2 kementerian tersebut.
"Harapannya (Wamen) membantu menteri dalam menjalankan tugas-tugas yang berat," ujar Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Minggu (27/10/2019).
Kata Ujang, wamen yang second leader di kementerian harus mampu membantu atau 'back up' kerja-kerja menteri yang overload. Untuk itu, wamen jangan dijadikan ban serep. (Baca juga: Jokowi: Angela Tanoesoedibjo Jago Promosi dan Berpengalaman )
"Tapi harus diberi tugas oleh menteri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa dihandle oleh menteri," tutur dia.
Di samping itu, lanjut Ujang, seorang menteri juga jangan takut dengan adanya wamen. Kerena wamen bukan untuk menyainginya dan bukan juga untuk agar ada mata hari kembar di kementerian.
"Adanya wamen justru untuk meringankan tugas-tugas menteri," papar Analis Politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini.
"Harapannya (Wamen) membantu menteri dalam menjalankan tugas-tugas yang berat," ujar Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Minggu (27/10/2019).
Kata Ujang, wamen yang second leader di kementerian harus mampu membantu atau 'back up' kerja-kerja menteri yang overload. Untuk itu, wamen jangan dijadikan ban serep. (Baca juga: Jokowi: Angela Tanoesoedibjo Jago Promosi dan Berpengalaman )
"Tapi harus diberi tugas oleh menteri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa dihandle oleh menteri," tutur dia.
Di samping itu, lanjut Ujang, seorang menteri juga jangan takut dengan adanya wamen. Kerena wamen bukan untuk menyainginya dan bukan juga untuk agar ada mata hari kembar di kementerian.
"Adanya wamen justru untuk meringankan tugas-tugas menteri," papar Analis Politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini.
(kri)
