LPI: Pencalonan Kabareskrim Idham Azis Jadi Kapolri Sudah Tepat

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan Kabareskrim Komjen Pol Idham Aziz sebagai calon Kapolri dinilai sudah tepat. Idham memiliki sejumlah prestasi.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyatakan, ada beberapa alasan terkait pencalonan Idham Aziz. Pertama, Idham memiliki pengalaman yang memadai di dalam menangani terorisme dan berbagai kejahatan besar lainnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Usulkan Idham Azis sebagai Kapolri)

"Kita semua tahu bagaimana dia dulu berhasil membongkar kasus bom Bali II termasuk juga mengungkap kejahatan mutilasi tiga siswi di Poso. Dalam operasi-operasi skala besar lain seperti Operasi Anti-Teror Bareskrim Polri di Poso (2005-2007), Operasi Camar Maleo (2014-2016), dan Operasi Tinombala (2016)," katanya di Jakarta, Kamis (24/10/2019),

Selian itu, Kabareskrim menorehkan banyak prestasi selama menjabat Wakil Kepala Densus 88 Anti-Teror ketika Mendagri Tito Karnavian masih menjabat sebagai Kepala Densus 88 Anti-Teror.

Kedua, dari sisi integritasnya tidak mempunyai cacat sepanjang sejarah profesinya di kepolisian. Menurut Boni, Idham merupakan sosok yang bersih dan berintegritas. (Baca juga: Kabareskrim Idham Aziz Calon Kapolri? Ini Respons Tito Karnavian)

Ketiga, Idham memiliki keberanian dan ketegasan dalam mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang terkait dengan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Terkait tiga alasan tersebut, saya menilai Presiden Jokowi sudah membuat keputusan yang tepat dan bijak dengan mencalonkan Idham Azis untuk menjabat Kapolri yang baru," ujarnya.

Menurut Boni, pencalonan tersebut dianggap sebagai keputusan yang tepat dan bijak karena lingkungan strategis dunia keamanan saat ini membutuhkan sosok yang bersih, tegas, dan berintegritas. (Baca juga: Idham Azis Calon Kapolri Tunggal, Berikut Perjalanan Kariernya)

"Kita tengah menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang terus meningkat dan pada saat yang sama kekacauan lain terjadi seperti gejolak separatis di Papua. Pada situasi yang konfliktual macam ini, diperlukan sosok Kapolri yang berani dan bertindak cepat, yang sejalan dengan visi-misi pemerintahan Jokowi yang menginginkan kerja nyata dengan ritme yang cepat," tegasnya.

Boni menambahkan, catatan yang penting untuk Kapolri baru adalah melanjutkan koordinasi antaragensi dengan TNI dan BIN sebagaimana yang telah dilakukan oleh mantan Kapolri Tito Karnavian pada masa bakti sebelumnya. "Koordinasi lintas sektoral sangat urgen dan signifikan dalam kondisi ancaman keamanan yang terus dinamis saat ini dan di masa mendatang," katanya.