Bentuk Kompromi Politik, Menteri Jokowi Harus Beri yang Terbaik
Kamis, 24 Oktober 2019 - 08:55 WIB
Bentuk Kompromi Politik, Menteri Jokowi Harus Beri yang Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, bangsa ini harus optimistis menatap masa depan. Sehingga Kabinet 'Indonesia Maju' yang dibentuk Presiden Jokowi harus membawa optimisme bagi masyarakat.
"Jangan karena kabinet dibentuk atas dasar kompromi dan negosiasi, lalu para menteri tidak mau memberikan kemampuan terbaiknya," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (24/10/2019).
Di sisi lain, kata Ujang, jangan karena diberi mandat dan ditunjuk oleh partai lalu, para menteri menjadi abai terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, ketika mereka sudah dilantik, apapun latar belakangnya, mereka harus 'raedy' bekerja untuk bangsa dan negara.
"Bukan bekerja demi pribadi, kelompok, dan partainya," tutur Analis Politik asal Universitas Al Azhar itu.
Dilanjutkan dia, menteri dari kalangan profesional pun harus menumbuhkan optimisme. Karena mereka tak ada beban, tak ada konflik kepentingan dengan partai politik. Sehingga mereka harus bagus kinerjanya, harus berprestasi, dan mereka harus membanggakan.
Kata Ujang, yang paling penting itu sektor ekonomi. Menurutnya, utang negara yang membumbung harus bisa diselesaikan, pengangguran yang banyak harus diturunkan, kemiskinan yang akut harus ditangani.
"Soal ekonomi itu soal perut rakyat. Jadi jangan sampai perut rakyat kosong. Jadi kementerian sektor ekonomi harus membangun optimisme," papar dia.
Sedangkan di sektor hukum juga dituntut jauh lebih bagus. Karena selama ini penegakkan hukum dinilai masih tebang pilih dan tidak adil. Di samping itu, pemberantasan korupsi juga berpotensi semakin meredup.
"Jadi bangun kepercayaan masyarakat dengan keluarkan Perppu KPK," papar dia.
Terakhir, kata Ujang, di sektor pertahanan negara juga penting. Baginya, negara bukan saja harus kuat dalam alat-alat utama sistem persenjataan, namun juga para prajurit harus sejahtera dan NKRI harus terjaga. "Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa," kata Ujang mengingatkan.
"Jangan karena kabinet dibentuk atas dasar kompromi dan negosiasi, lalu para menteri tidak mau memberikan kemampuan terbaiknya," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (24/10/2019).
Di sisi lain, kata Ujang, jangan karena diberi mandat dan ditunjuk oleh partai lalu, para menteri menjadi abai terhadap kepentingan rakyat. Menurutnya, ketika mereka sudah dilantik, apapun latar belakangnya, mereka harus 'raedy' bekerja untuk bangsa dan negara.
"Bukan bekerja demi pribadi, kelompok, dan partainya," tutur Analis Politik asal Universitas Al Azhar itu.
Dilanjutkan dia, menteri dari kalangan profesional pun harus menumbuhkan optimisme. Karena mereka tak ada beban, tak ada konflik kepentingan dengan partai politik. Sehingga mereka harus bagus kinerjanya, harus berprestasi, dan mereka harus membanggakan.
Kata Ujang, yang paling penting itu sektor ekonomi. Menurutnya, utang negara yang membumbung harus bisa diselesaikan, pengangguran yang banyak harus diturunkan, kemiskinan yang akut harus ditangani.
"Soal ekonomi itu soal perut rakyat. Jadi jangan sampai perut rakyat kosong. Jadi kementerian sektor ekonomi harus membangun optimisme," papar dia.
Sedangkan di sektor hukum juga dituntut jauh lebih bagus. Karena selama ini penegakkan hukum dinilai masih tebang pilih dan tidak adil. Di samping itu, pemberantasan korupsi juga berpotensi semakin meredup.
"Jadi bangun kepercayaan masyarakat dengan keluarkan Perppu KPK," papar dia.
Terakhir, kata Ujang, di sektor pertahanan negara juga penting. Baginya, negara bukan saja harus kuat dalam alat-alat utama sistem persenjataan, namun juga para prajurit harus sejahtera dan NKRI harus terjaga. "Jangan sampai terjadi disintegrasi bangsa," kata Ujang mengingatkan.
(maf)
