DPR Sebut Prabowo Punya Tiga PR Besar sebagai Menhan
A
A
A
JAKARTA - DPR mengucapkan selamat kepada Ketua Umum (Ketum) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang telah dilantik sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, Prabowo memiliki tiga PR (pekerjaan rumah) besar sebagai Menhan.
“Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara, dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis,” ujar Anggota Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Karena itu, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR itu menyebut bahwa Prabowo punya tiga PR besar sebagai Menhan. Yakni pertama, Prabowo harus segera memenuhi target Minimum Essential Force (MEF).
“Target MEF alutsista Indonesia 100% tahun 2024 merupakan tugas utama Pak Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74%. Pemenuhan MEF 100% penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent,” paparnya.
Kedua, Meutya mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.
“Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama,” imbuhnya.
Terakhir, Meutya melanjutkan yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Karena, janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat HUT TNI 5 Oktober 2019 sudah jelas, di antaranya meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80% pada 2020. DPR bersama Kemhan juga sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI.
“Tentu kami harapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya,” ucap Ketua DPP Partai Golkar itu.
Terlebih, dia menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan baik di bidang legislasi maupun dari segi penganggaran pertahanan. Pada akhir periode lalu, DPR bersama pemerintah mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemhan.
Lalu, anggaran Kemhan tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain. “Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerja sama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid,” harapnya.
“Penunjukan Prabowo Subanto sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara, dan cyber. Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kita optimis,” ujar Anggota Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Karena itu, mantan Wakil Ketua Komisi I DPR itu menyebut bahwa Prabowo punya tiga PR besar sebagai Menhan. Yakni pertama, Prabowo harus segera memenuhi target Minimum Essential Force (MEF).
“Target MEF alutsista Indonesia 100% tahun 2024 merupakan tugas utama Pak Prabowo. Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74%. Pemenuhan MEF 100% penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent,” paparnya.
Kedua, Meutya mengingatkan bahwa industri pertahanan nasional harus diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain.
“Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama,” imbuhnya.
Terakhir, Meutya melanjutkan yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan anggota TNI. Karena, janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat HUT TNI 5 Oktober 2019 sudah jelas, di antaranya meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80% pada 2020. DPR bersama Kemhan juga sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI.
“Tentu kami harapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya,” ucap Ketua DPP Partai Golkar itu.
Terlebih, dia menambahkan, selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan baik di bidang legislasi maupun dari segi penganggaran pertahanan. Pada akhir periode lalu, DPR bersama pemerintah mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemhan.
Lalu, anggaran Kemhan tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran Rp127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain. “Harapan kami ke depan Menhan dapat bekerja sama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid,” harapnya.
(kri)