Masuknya Prabowo ke Kabinet Jokowi Dinilai Politik Dangkal
Selasa, 22 Oktober 2019 - 15:38 WIB
Masuknya Prabowo ke Kabinet Jokowi Dinilai Politik Dangkal
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Syamsuddin Haris menilai, bergabungnya Prabowo Subianto dalam kabinet kerja jilid II pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk pendangkalan politik. Seharusnya menurutnya, oposisi tetap oposisi tidak perlu masuk dalam pemerintahan.
"Cuma akibat pendangkalan politik dalam kehidupan kita sebagai koletif bangsa, bisa jadi seolah-olah politik itu demikian. Padahal itu politik paling dangkal, politik yang mestinya kita tolak," ujar Syamsuddin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
(Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Duduki Menteri Bidang Pertahanan)
"Politik yang mestinya kita junjung tinggi adalah politik yang menghargai posisi masing-masing. Posisi sebagai koalisi maupun oposisi. Atau politik yang menjunjung tinggi sportivitas, yang kalah mengakui yang menang dan yang menang mengangkat yang kalah," tambahnya.
Masuknya Prabowo kedalam kabinet jilid II Jokowi, juga bakal menimbulkan banyak pertanyaan terlebih guna dilaksanakan pemilu 2019 kemarin.
"Lalu buat apa kita mengadakan pemilu? Kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dengan yang kalah. Kalau kompetisi sepak bola semua dapat piala," jelasnya.
Selain itu kata Syamsuddin, dalam penyusunan kabinet mestinya didasarkan pada kebutuhan dan tantangan.
"Saya berpendapat kebutuhan dan tantangan ke depan misalnya adalah ancaman yang makin serius terhadap kebhinekaan akibat meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan persekusi berbasis sektarian, nah itu ancaman serius," tuturnya.
"Cuma akibat pendangkalan politik dalam kehidupan kita sebagai koletif bangsa, bisa jadi seolah-olah politik itu demikian. Padahal itu politik paling dangkal, politik yang mestinya kita tolak," ujar Syamsuddin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
(Baca juga: Prabowo Subianto Bakal Duduki Menteri Bidang Pertahanan)
"Politik yang mestinya kita junjung tinggi adalah politik yang menghargai posisi masing-masing. Posisi sebagai koalisi maupun oposisi. Atau politik yang menjunjung tinggi sportivitas, yang kalah mengakui yang menang dan yang menang mengangkat yang kalah," tambahnya.
Masuknya Prabowo kedalam kabinet jilid II Jokowi, juga bakal menimbulkan banyak pertanyaan terlebih guna dilaksanakan pemilu 2019 kemarin.
"Lalu buat apa kita mengadakan pemilu? Kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dengan yang kalah. Kalau kompetisi sepak bola semua dapat piala," jelasnya.
Selain itu kata Syamsuddin, dalam penyusunan kabinet mestinya didasarkan pada kebutuhan dan tantangan.
"Saya berpendapat kebutuhan dan tantangan ke depan misalnya adalah ancaman yang makin serius terhadap kebhinekaan akibat meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan persekusi berbasis sektarian, nah itu ancaman serius," tuturnya.
(maf)
