Jokowi Dinilai Perlu Menteri Digital di Periode Keduanya
Jokowi Dinilai Perlu Menteri Digital di Periode Keduanya
A
A
A
JAKARTA - Niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) merubah nomenklatur kementerian di periode keduanya didukung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi.
Bobby berharap, ada kementerian atau lembaga setingkat menteri yang fokus mengurus digitalitasi di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik, tapi juga meregulasi kan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0 sehingga sektor ini bisa menjadi sentra ekonomi baru," ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II ini menuturkan, jumlah data 265 juta rakyat Indonesia adalah kekayaan baru, yang rentan dieksploitasi pihak-pihak asing dan illegal, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik dan dilindungi.
Mantan anggota Komisi I DPR RI ini memberikan contoh, Uni Emirat Arab sudah punya menteri khusus AI, Amerika memiliki computer fraud act, Uni Eropa dan Singapore juga punya Undang-undang tentang privasi data.
"Bila data rakyat Indonesia di monetisasi, dalam bentuk fintech, pasar barang-barang produksi luar negeri, paling tidak masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit yang signifikan," katanya.
Dia berpendapat, saat ini privasi data masih diatur sektoral, belum ke level Undang-undang, industri sektor ini baru level cloud. "Bisnis data AI ini menjadi serbuan asing, yang mengambil data perilaku masyarakat untuk dijadikan target-target tertentu," katanya.
Bobby berharap, ada kementerian atau lembaga setingkat menteri yang fokus mengurus digitalitasi di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Sifatnya lebih luas bukan hanya mengurus digitalisasi pelayanan publik, tapi juga meregulasi kan Artificial Inteligence (AI) yang akuntabel, relevan dengan perkembangan industri 4.0 sehingga sektor ini bisa menjadi sentra ekonomi baru," ujar Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II ini menuturkan, jumlah data 265 juta rakyat Indonesia adalah kekayaan baru, yang rentan dieksploitasi pihak-pihak asing dan illegal, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik dan dilindungi.
Mantan anggota Komisi I DPR RI ini memberikan contoh, Uni Emirat Arab sudah punya menteri khusus AI, Amerika memiliki computer fraud act, Uni Eropa dan Singapore juga punya Undang-undang tentang privasi data.
"Bila data rakyat Indonesia di monetisasi, dalam bentuk fintech, pasar barang-barang produksi luar negeri, paling tidak masyarakat dan pemerintah mendapatkan benefit yang signifikan," katanya.
Dia berpendapat, saat ini privasi data masih diatur sektoral, belum ke level Undang-undang, industri sektor ini baru level cloud. "Bisnis data AI ini menjadi serbuan asing, yang mengambil data perilaku masyarakat untuk dijadikan target-target tertentu," katanya.
(cip)
Explore More