Presiden Umumkan Kabinet Hari Ini, Menteri dari Parpol Capai 45%
Presiden Umumkan Kabinet Hari Ini, Menteri dari Parpol Capai 45%
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memperkenalkan para menteri pada periode kedua pemerintahannya hari ini. Dia menyebut kabinet periode 2019-2024 telah selesai disusunnya dan 45% di antaranya berasal dari partai politik (parpol). Hal itu dinyatakan Jokowi saat konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
Dia menyatakan bahwa sekitar 45% menteri dalam kabinet periode keduanya berasal dari parpol atau sekitar 16 orang. “Ya kurang lebih (16 menteri dari parpol). Saya belum hitung, tapi kurang lebih,” ujar Jokowi sebelum berangkat ke Gedung DPR/MPR untuk dilantik sebagai presiden periode 2019-2024.
Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa para wajah baru akan mendominasi kabinetnya mendatang. “Masih banyak (wajah lama). Tapi, yang baru lebih banyak,” ungkapnya. Namun, terkait ada menteri dari partai nonkoalisi seperti berasal dari Partai Gerindra, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta publik menunggunya hingga Senin (21/10).
“(Penyusunan kabinet) sudah rampung. Sudah selesai. Nanti saya kenalkan besok pagi (hari ini),” ujar Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga tak mau banyak bicara ketika ditanya posisi menteri pertahanan (menhan) yang disebut-sebut akan diisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Menteri pertahanan ada,” ujarnya.
Kepala Negara juga meminta masyarakat bersabar tentang perubahan nomenklatur yang ada di Kabinet Kerja Jilid II sebab pengumuman tentang lembaga-lembaga baru itu pun akan berlangsung hari ini. Yang jelas, Jokowi menegaskan akan memperkenalkan menteri-menterinya sebelum keberangkatan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Jepang hari ini.
Kiai Ma’ruf diagendakan melakukan kunjungan ke Jepang untuk menghadiri Penobatan Kaisar Naruhito dan itu juga menjadi kunjungan kerja pertamanya sebagai wakil presiden. ”Besok pagi saya kenalkan. Nanti sorenya Pak Kiai Maruf Amin harus ke Jepang untuk menghadiri Penobatan Kaisar Jepang,” tutur Presiden Jokowi.
Terkait jadwal pelantikan para menteri, Jokowi tak menjawabnya secara rinci. Dia hanya menyebut akan memperkenalkan dulu para pembantunya sebelum dilakukan pelantikan. “Ya dikenalkan dulu, kemudian dilantik,” ujarnya. Menurut Jokowi, pihaknya akan langsung melantik para menteri dan kepala lembaga negara setelah nama-nama dalam kabinet diumumkan ke publik.
Jokowi menegaskan akan sering mengingatkan para pembantunya bahwa tugas menteri bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil dari pembangunan. Masalahnya, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai atau dengan kata lain “asal bapak senang”.
"Kalau ditanya, jawabnya, ‘Program sudah terlaksana Pak.’ Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ucap Jokowi saat pidato pelantikannya sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin.
Karena itu, Jokowi menegaskan, yang utama itu bukan prosesnya, tapi hasilnya. Cara mengeceknya pun mudah, yaitu dengan melihat kiriman pesan melalui SMS atau WA. “Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Untuk itu, tugas menteri dan pejabat itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent,” tegas Presiden Jokowi.
"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Menteri ESDM Diharapkan Profesional
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) baru di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dituntut bukan dari partai politik, tapi dari profesional. Pasalnya, sektor ESDM merupakan sektor strategis sehingga menguasai hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia seperti pemenuhan bahan bakar minyak (BBM), ketenagalistrikan, hingga produksi minyak dan gas bumi (migas).
“ESDM ini harus dipimpin profesional, bukan politisi, karena menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia. Jadi, ESDM ini harus dijauhkan dari kepentingan politik,” ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa di Jakarta kemarin. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro.
Dia berharap menteri ESDM diisi dari kalangan profesional, tapi tetap diterima secara politik. “Biasanya yang tahu masalah ESDM itu profesional, tapi belum tentu bisa diterima secara politik. Untuk itu, perlu figur yang tepat,” tandasnya.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmi Radhi juga beranggapan sama. Dia berharap menteri ESDM terpilih yang akan diumumkan hari ini dari kalangan profesional. Selain itu, mempunyai integritas tinggi supaya terhindar dari tindak pidana korupsi.
“Seharusnya menteri ESDM berasal dari praktisi, bukan politisi. Wewenang menteri ESDM sangat besar karena memutuskan pengelolaan SDA dalam jumlah sangat besar hingga ribuan triliun rupiah,” katanya.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Pranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah ke depan dalam rangka mendorong perekonomian dan kaitannya di sektor transportasi terletak pada cara memadukan sarana dan prasarana transportasi itu sendiri.
Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya bahwa dalam rangka menghubungkan sektor produksi ke kawasan industri tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian.
“Artinya, sektor ini jangan hanya membangun jalan, akses jalan, terminal, maupun pelabuhannya, tapi harus juga ada sarana penunjangnya. Misalnya, kalau ada dermaga, ada terminal, sarana berupa bus juga harus tersedia,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, jika subsidi dirasa kurang dalam pengadaan sarana atau pembiayaan tarif, pikiran cerdas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan. “Banyak perusahaan BUMN dan swasta yang selalu mau berpartisipasi dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Mari kita mencoba kreasikan perpaduan ini dalam membangun transportasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Dia menambahkan, siapa pun yang akan memimpin sektor kementerian transportasi/perhubungan nanti, landasannya telah dibangun oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Sekarang tinggal mengembangkan, dan saya rasa kalau konsisten berdasarkan rencana induk yang sudah ada, saya kira bukan tidak mungkin transportasi sebagai penopang perekonomian bakal menjadi harapan,” pungkasnya.
Dia menyatakan bahwa sekitar 45% menteri dalam kabinet periode keduanya berasal dari parpol atau sekitar 16 orang. “Ya kurang lebih (16 menteri dari parpol). Saya belum hitung, tapi kurang lebih,” ujar Jokowi sebelum berangkat ke Gedung DPR/MPR untuk dilantik sebagai presiden periode 2019-2024.
Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa para wajah baru akan mendominasi kabinetnya mendatang. “Masih banyak (wajah lama). Tapi, yang baru lebih banyak,” ungkapnya. Namun, terkait ada menteri dari partai nonkoalisi seperti berasal dari Partai Gerindra, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta publik menunggunya hingga Senin (21/10).
“(Penyusunan kabinet) sudah rampung. Sudah selesai. Nanti saya kenalkan besok pagi (hari ini),” ujar Jokowi. Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga tak mau banyak bicara ketika ditanya posisi menteri pertahanan (menhan) yang disebut-sebut akan diisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. “Menteri pertahanan ada,” ujarnya.
Kepala Negara juga meminta masyarakat bersabar tentang perubahan nomenklatur yang ada di Kabinet Kerja Jilid II sebab pengumuman tentang lembaga-lembaga baru itu pun akan berlangsung hari ini. Yang jelas, Jokowi menegaskan akan memperkenalkan menteri-menterinya sebelum keberangkatan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Jepang hari ini.
Kiai Ma’ruf diagendakan melakukan kunjungan ke Jepang untuk menghadiri Penobatan Kaisar Naruhito dan itu juga menjadi kunjungan kerja pertamanya sebagai wakil presiden. ”Besok pagi saya kenalkan. Nanti sorenya Pak Kiai Maruf Amin harus ke Jepang untuk menghadiri Penobatan Kaisar Jepang,” tutur Presiden Jokowi.
Terkait jadwal pelantikan para menteri, Jokowi tak menjawabnya secara rinci. Dia hanya menyebut akan memperkenalkan dulu para pembantunya sebelum dilakukan pelantikan. “Ya dikenalkan dulu, kemudian dilantik,” ujarnya. Menurut Jokowi, pihaknya akan langsung melantik para menteri dan kepala lembaga negara setelah nama-nama dalam kabinet diumumkan ke publik.
Jokowi menegaskan akan sering mengingatkan para pembantunya bahwa tugas menteri bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil dari pembangunan. Masalahnya, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai atau dengan kata lain “asal bapak senang”.
"Kalau ditanya, jawabnya, ‘Program sudah terlaksana Pak.’ Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ucap Jokowi saat pidato pelantikannya sebagai presiden di Gedung DPR/MPR kemarin.
Karena itu, Jokowi menegaskan, yang utama itu bukan prosesnya, tapi hasilnya. Cara mengeceknya pun mudah, yaitu dengan melihat kiriman pesan melalui SMS atau WA. “Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Untuk itu, tugas menteri dan pejabat itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent,” tegas Presiden Jokowi.
"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," katanya.
Menteri ESDM Diharapkan Profesional
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) baru di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dituntut bukan dari partai politik, tapi dari profesional. Pasalnya, sektor ESDM merupakan sektor strategis sehingga menguasai hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia seperti pemenuhan bahan bakar minyak (BBM), ketenagalistrikan, hingga produksi minyak dan gas bumi (migas).
“ESDM ini harus dipimpin profesional, bukan politisi, karena menguasai hajat hidup masyarakat Indonesia. Jadi, ESDM ini harus dijauhkan dari kepentingan politik,” ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa di Jakarta kemarin. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif ReforMiners Institute Komaidi Notonegoro.
Dia berharap menteri ESDM diisi dari kalangan profesional, tapi tetap diterima secara politik. “Biasanya yang tahu masalah ESDM itu profesional, tapi belum tentu bisa diterima secara politik. Untuk itu, perlu figur yang tepat,” tandasnya.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Fahmi Radhi juga beranggapan sama. Dia berharap menteri ESDM terpilih yang akan diumumkan hari ini dari kalangan profesional. Selain itu, mempunyai integritas tinggi supaya terhindar dari tindak pidana korupsi.
“Seharusnya menteri ESDM berasal dari praktisi, bukan politisi. Wewenang menteri ESDM sangat besar karena memutuskan pengelolaan SDA dalam jumlah sangat besar hingga ribuan triliun rupiah,” katanya.
Sementara itu, pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Pranata, Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, pekerjaan rumah pemerintah ke depan dalam rangka mendorong perekonomian dan kaitannya di sektor transportasi terletak pada cara memadukan sarana dan prasarana transportasi itu sendiri.
Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi pada pidato pelantikannya bahwa dalam rangka menghubungkan sektor produksi ke kawasan industri tujuannya untuk mengakselerasi pertumbuhan perekonomian.
“Artinya, sektor ini jangan hanya membangun jalan, akses jalan, terminal, maupun pelabuhannya, tapi harus juga ada sarana penunjangnya. Misalnya, kalau ada dermaga, ada terminal, sarana berupa bus juga harus tersedia,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Dia mengatakan, jika subsidi dirasa kurang dalam pengadaan sarana atau pembiayaan tarif, pikiran cerdas kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan. “Banyak perusahaan BUMN dan swasta yang selalu mau berpartisipasi dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Mari kita mencoba kreasikan perpaduan ini dalam membangun transportasi sebagai urat nadi pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.
Dia menambahkan, siapa pun yang akan memimpin sektor kementerian transportasi/perhubungan nanti, landasannya telah dibangun oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. “Sekarang tinggal mengembangkan, dan saya rasa kalau konsisten berdasarkan rencana induk yang sudah ada, saya kira bukan tidak mungkin transportasi sebagai penopang perekonomian bakal menjadi harapan,” pungkasnya.
(don)
Explore More