Jokowi Ingatkan para Menteri Kabinet Jangan 'Asal Bapak Senang'
Minggu, 20 Oktober 2019 - 18:02 WIB
Jokowi Ingatkan para Menteri Kabinet Jangan 'Asal Bapak Senang'
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi mengatakan, cita-cita Indonesia pada 2045 atau pada satu abad Indonesia merdeka harus mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato awal setelah dilantik menjadi Presiden di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Menurut Jokowi, Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.
"Itulah target kita.Target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD7 triliun," ujar Jokowi dalam pidatonya.
Kata Jokowi, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Negara harus menuju ke sana. Menurutnya, kondisi itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi, di mana target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai.
"Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," ungkapnya.
Ditambahkan dia, dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, semua pihak khususnya aparat pemerintah harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton. "Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," tutur dia.
Bicara soal rutinitas yang kerap dikerjakan pejabat pemerintahan, Jokowi mengaku teringat dan kemudian mengumpamakan dengan kegiatan halal bi halal selama awal-awal dirinya menjadi presiden. Saat itu, Jokowi kerap diatur protokoler untuk menempati duduk yang sama. Jokowi merasa harus berpindah lokasi atau tempat duduk supaya rutinitas itu terkesan tidak monoton. Untuk itu, ia menyarankan kepada Mensesneg untuk berpindah tempat agar rutinitas tidak menjelma menjadi aturan yang tak produktif.
"Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," ucapnya.
Jokowi mengaku sering mengingatkan ke para menteri, bahwa tugas mereka bukan hanya membuat dan
melaksanakan kebijakan, tetapi tugasnya adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil dari pembangunan.
Masalahnya, kata Jokowi, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai atau dengan kata lain 'asal bapak senang'.
"Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan, yang utama itu bukan prosesnya, namun yang utama itu hasilnya. Kata dia, cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Untuk itu, tugas menteri dan pejabat itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.
"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
Menurut Jokowi, Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp320 juta per kapita per tahun atau Rp27 juta per kapita per bulan.
"Itulah target kita.Target kita bersama. Mimpi kita di tahun 2045, Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai USD7 triliun," ujar Jokowi dalam pidatonya.
Kata Jokowi, Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Negara harus menuju ke sana. Menurutnya, kondisi itu sudah dihitung, sudah dikalkulasi, di mana target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai.
"Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif," ungkapnya.
Ditambahkan dia, dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, semua pihak khususnya aparat pemerintah harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai mereka terjebak dalam rutinitas yang monoton. "Harusnya inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," tutur dia.
Bicara soal rutinitas yang kerap dikerjakan pejabat pemerintahan, Jokowi mengaku teringat dan kemudian mengumpamakan dengan kegiatan halal bi halal selama awal-awal dirinya menjadi presiden. Saat itu, Jokowi kerap diatur protokoler untuk menempati duduk yang sama. Jokowi merasa harus berpindah lokasi atau tempat duduk supaya rutinitas itu terkesan tidak monoton. Untuk itu, ia menyarankan kepada Mensesneg untuk berpindah tempat agar rutinitas tidak menjelma menjadi aturan yang tak produktif.
"Ini yang namanya monoton dan rutinitas. Sekali lagi, mendobrak rutinitas adalah satu hal. Meningkatkan produktivitas adalah hal lain yang menjadi prioritas. Jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata," ucapnya.
Jokowi mengaku sering mengingatkan ke para menteri, bahwa tugas mereka bukan hanya membuat dan
melaksanakan kebijakan, tetapi tugasnya adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan dan menikmati hasil dari pembangunan.
Masalahnya, kata Jokowi, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai atau dengan kata lain 'asal bapak senang'.
"Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi menegaskan, yang utama itu bukan prosesnya, namun yang utama itu hasilnya. Kata dia, cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima. Untuk itu, tugas menteri dan pejabat itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent.
"Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
(pur)
