Prihatin Turbulensi Sosial Politik, Fokal IMM Gelar Silaturrahim Nasional
Rabu, 16 Oktober 2019 - 16:10 WIB
Prihatin Turbulensi Sosial Politik, Fokal IMM Gelar Silaturrahim Nasional
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Kornas Fokal IMM) akan menggelar Silaturrahim Nasional (Silatnas). Turbulensi sosial politik di Tanah Air belakangan ini mendorong Fokal IMM menggelar silatnas.
Digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat-Sabtu, 18-19 Oktober 2019, silatnas akan dihadiri pengurus kornas, tokoh alumni, dam 31 korwil se-Indonesia. Rencananya silatnas dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Kami meyakini dinamika politik saat Pilpres lalu yang sarat dengan pesan berbau SARA, kerusuhan 21-22 Mei, serta belakangan kita simak juga terjadi di Papua, merebaknya radikalisme, serta unjuk rasa isu KPK yang juga membawa korban jiwa di Kendari, bukan lah sesuatu yang bisa kita pandang remeh," kata Ketua Umum Kornas Fokal IMM, Armyn Gultom usai memimpin rapat persiapan Silatnas di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Selasa malam (15/10 2019).
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menyebut, semua fraktal tersebut mesti ditelaah dan dibincangkan secara mendalam, agar bisa disikapi secara tepat. "Alumni IMM dengan beragam latar belakang keilmuan ingin berkontribusi, memberi masukan pada pemerintah sekaligus menyusun langkah yang dapat dilakukan sendiri karena persoalan bangsa adalah soal bersama dan semua elemen bangsa patut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing," ujar pengurus PP Muhammadiyah ini.
Ia mengatakan, alumni IMM jumlahnya jutaan. Mereka tersebar di perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi Islam negeri serta swasta lainnya. “Mereka memiliki potensi luar biasa dalam melakukan pencerahan dan agenda kontributif lainnya bagi bangsa," ujarnya.
Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 20 Oktober mendatang, Armin mengingatkan demokrasi harus dijaga. Tidak hanya pada pelaksanaan prosedur demokrasi semata, melainkan juga membangun budaya demokrasinya.
"Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf merupakan hasil pemilu yang sah. Pelantikannya adalah keniscayaan konstitusional. Tiap keinginan menghalanginya adalah tindakan anti demokrasi, anti-Pancasila. Sebagai elemen civil society, Fokal IMM akan menjadi mitra kritis pemerintah, mendukung tiap langkah pemerintah yang memberi faedah maksimal bagi kemajuan bangsa, serta memberi masukan pada aspek yang dibutuhkan," tandasnya.
Digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat-Sabtu, 18-19 Oktober 2019, silatnas akan dihadiri pengurus kornas, tokoh alumni, dam 31 korwil se-Indonesia. Rencananya silatnas dibuka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
"Kami meyakini dinamika politik saat Pilpres lalu yang sarat dengan pesan berbau SARA, kerusuhan 21-22 Mei, serta belakangan kita simak juga terjadi di Papua, merebaknya radikalisme, serta unjuk rasa isu KPK yang juga membawa korban jiwa di Kendari, bukan lah sesuatu yang bisa kita pandang remeh," kata Ketua Umum Kornas Fokal IMM, Armyn Gultom usai memimpin rapat persiapan Silatnas di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Selasa malam (15/10 2019).
Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini menyebut, semua fraktal tersebut mesti ditelaah dan dibincangkan secara mendalam, agar bisa disikapi secara tepat. "Alumni IMM dengan beragam latar belakang keilmuan ingin berkontribusi, memberi masukan pada pemerintah sekaligus menyusun langkah yang dapat dilakukan sendiri karena persoalan bangsa adalah soal bersama dan semua elemen bangsa patut berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing," ujar pengurus PP Muhammadiyah ini.
Ia mengatakan, alumni IMM jumlahnya jutaan. Mereka tersebar di perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi Islam negeri serta swasta lainnya. “Mereka memiliki potensi luar biasa dalam melakukan pencerahan dan agenda kontributif lainnya bagi bangsa," ujarnya.
Terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 20 Oktober mendatang, Armin mengingatkan demokrasi harus dijaga. Tidak hanya pada pelaksanaan prosedur demokrasi semata, melainkan juga membangun budaya demokrasinya.
"Pasangan Jokowi-KH Ma'ruf merupakan hasil pemilu yang sah. Pelantikannya adalah keniscayaan konstitusional. Tiap keinginan menghalanginya adalah tindakan anti demokrasi, anti-Pancasila. Sebagai elemen civil society, Fokal IMM akan menjadi mitra kritis pemerintah, mendukung tiap langkah pemerintah yang memberi faedah maksimal bagi kemajuan bangsa, serta memberi masukan pada aspek yang dibutuhkan," tandasnya.
(poe)
