PKB Minta Anggota Koalisi Baru Dapat Jatah Menteri Belakangan

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid menjelaskan maksud Ketum PKB Muhaimin Iskandar bahwa masuknya Partai Gerindra ke dalam koalisi harus mengikuti asas Makmum Masbuq di mana, anggota koalisi yang datang belakangan maka dapat jatah menteri belakangan dan tidak sebesar parpol yang sejak awal berjuang.

"Istilah makmum masbuq itu jamaah yang datangnya belakangan kalau datang belakangan ya mestinya, masa duduknya di depan. Kedua, kalau makmum masbuq itu mengulang sesuatu yang tidak dikerjakan oleh yang dia terlambat, diulang, ditanya komitmennya dulu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Soal boleh tidaknya Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintah, dia menjelaskan, itu dipertimbangkan dan diputuskan oleh Preaiden Jokowi. Yang jelas, kalau anggota yang bergabung lebih awal itu biasanya dapat kompensasi yang lebih besar.

"Mana makmum yang sudah datang duluan. Kalau di kita yg datang duluan baris pertama itu dapat unta. Kalau dianalogikan dengan makmum masbuk ya seperti itu. Yang datang belakangan ya dapat jatah belakangan," terangnya.

Namun demikian, Wakil Ketua MPR ini melanjutkan, semua diserahkan kepada Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif presiden. Namun demikian, PKB menginginkan presiden mempertimbangkan mana parpol yang datang di awal, mana yang datang belakangan.

"Kan ini perlu digarisbawahi ya, selama koalisi ini ada yang masuk dan keluar. Itu penting jadi catatan. PKB itu 100% pro persatuan dan kebersamaan. Kalau (Gerindra dikasih menteri) sekarang atau tidak, itu domain presiden," ucapnya.