Pengamat: Tak Ingin Jadi Oposisi Alasan Prabowo Temui Koalisi Jokowi
Senin, 14 Oktober 2019 - 09:33 WIB
Pengamat: Tak Ingin Jadi Oposisi Alasan Prabowo Temui Koalisi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, Partai Gerindra sejak awal terlihat tak mau lagi jadi oposisi karena sejak dinyatakan kalah Pilpres 2019 kemudian koalisi dibubarkan. Sehingga, manuver Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang bersedia menemui Presiden Jokowi dan sejumlah pimpinan partai koalisi mudah ditebak sebagai bagian hasrat Gerindra bergabung ke pemerintahan.
"Beda ceritanya dengan Pilpres 2014 lalu, setelah kalah, Gerindra nyatakan oposisi dan memagari parpol pendukungnya tak lompat pagar," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/10/2019).
Menurut Adi, bak gayung bersambut, keinginan Gerindra mendapat respons hangat dari PDI Perjuangan. Terbukti pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu penuh kemesraan. Kedua tokoh itu akhirnya sepakat untuk sejalan membangun bangsa bersama. Satu narasi politik yang bisa dibaca sederhana bahwa Gerindra tertarik merapat ke Jokowi.
Berbeda dengan PDIP, kata dia, respons Nasdem, Partai Golkar, PKB dan partai koalisi Jokowi lainnya yang terkesan dingin. Bahkan dalam banyak kesempatan secara terbuka mengirim sinyal agar Gerindra di luar kekuasaan. Inilah titik awal friksi kubu internal Jokowi yang terbelah menyikapi Gerindra.
"Hal inilah yang membuat prabowo mulai membuka komunikasi dengan Nasdem, Golkar, dan PKB agar komunikasi politiknya tak melulu dengan PDIP. Itu artinya, jika Gerindra serius ingin merapat ke jokowi pintu masuknya tentu bukan hanya PDIP, tapi juga Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP," ujarnya.
Beruntung, lanjut Adi, tentu Gerindra akan dapat jatah 'kekuasaan' andai jadi bergabung dan diterima koalisi Jokowi. Termasuk juga Gerindra bisa mendistribusikan kader terbaiknya untuk menunjukkan kiherja yang top saat menjadi bagian penguasa.
Namun sebaliknya, menurut Analis Politik asal UIN Jakarta ini, akan ada feed balik ke Gerindra yakni akan dicap sebagai partai tak konsisten karena sebagai simbol oposisi nyatanya 'masuk angin' juga jika dihadapkan pada situasi kekuasaan.
"Padahal banyak yang berharap Gerindra tetap oposan. Sekalipun ingin sinergi dengan pemerintah tak harus menjadi bagian dalam penguasa," tutur Adi.
"Beda ceritanya dengan Pilpres 2014 lalu, setelah kalah, Gerindra nyatakan oposisi dan memagari parpol pendukungnya tak lompat pagar," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/10/2019).
Menurut Adi, bak gayung bersambut, keinginan Gerindra mendapat respons hangat dari PDI Perjuangan. Terbukti pertemuan Megawati dan Prabowo di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu penuh kemesraan. Kedua tokoh itu akhirnya sepakat untuk sejalan membangun bangsa bersama. Satu narasi politik yang bisa dibaca sederhana bahwa Gerindra tertarik merapat ke Jokowi.
Berbeda dengan PDIP, kata dia, respons Nasdem, Partai Golkar, PKB dan partai koalisi Jokowi lainnya yang terkesan dingin. Bahkan dalam banyak kesempatan secara terbuka mengirim sinyal agar Gerindra di luar kekuasaan. Inilah titik awal friksi kubu internal Jokowi yang terbelah menyikapi Gerindra.
"Hal inilah yang membuat prabowo mulai membuka komunikasi dengan Nasdem, Golkar, dan PKB agar komunikasi politiknya tak melulu dengan PDIP. Itu artinya, jika Gerindra serius ingin merapat ke jokowi pintu masuknya tentu bukan hanya PDIP, tapi juga Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP," ujarnya.
Beruntung, lanjut Adi, tentu Gerindra akan dapat jatah 'kekuasaan' andai jadi bergabung dan diterima koalisi Jokowi. Termasuk juga Gerindra bisa mendistribusikan kader terbaiknya untuk menunjukkan kiherja yang top saat menjadi bagian penguasa.
Namun sebaliknya, menurut Analis Politik asal UIN Jakarta ini, akan ada feed balik ke Gerindra yakni akan dicap sebagai partai tak konsisten karena sebagai simbol oposisi nyatanya 'masuk angin' juga jika dihadapkan pada situasi kekuasaan.
"Padahal banyak yang berharap Gerindra tetap oposan. Sekalipun ingin sinergi dengan pemerintah tak harus menjadi bagian dalam penguasa," tutur Adi.
(cip)
