Palestina Butuh Badan POM RI Bentuk Lembaga Independen
Rabu, 09 Oktober 2019 - 20:52 WIB
Palestina Butuh Badan POM RI Bentuk Lembaga Independen
A
A
A
RAMALLAH - Palestina sangat membutuhkan bantuan Badan POM Indonesia untuk membentuk lembaga pengawas obat dan makanan Palestina yang independen. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Palestina Mai Kaila saat menerima kunjungan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito beserta jajaran di Ramallah, Palestina , pekan lalu.
Mai Kaila pun berharap dalam waktu dekat dapat dibahas roadmap dan plan of action untuk pembentukan Lembaga Palestina FDA, yang akan diformalkan terlebih dahulu dengan adanya MoU antara Badan POM dengan pihak otoritas regulator Obat dan Makanan di Palestina. Ia meminta agar lembaga tersebut dapat terbentuk dalam waktu 6 bulan ke depan.
Mai Kaila menyampaikan niat baiknya saat menerima kunjungan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito beserta jajaran di Ramallah, pekan lalu. Hadir dalam pertemuan ini, Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina dan Konsul Kehormatan (Konhor) RI untuk Palestina, Maha Abu Sushe.
“Saat ini belum ada lembaga independen di Palestina yang bertanggung jawab atas keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Peran pengawasan tersebut saat ini dilakukan oleh unit kerja kecil di bawah Kementerian Kesehatan Palestina,” kata Mai Kaila dalam pertemuan tersebut dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (9/10/2019).
Menkes Palestina menjelaskan, sejumlah negara donor telah menyatakan ketertarikan di bidang obat dan makanan kepada Palestina. Namun ia memandang hal ini lebih baik dilakukan dengan Badan POM Indonesia.
"Kami sangat bergantung kepada Badan POM terkait hal ini. Apalagi Badan POM telah menunjukkan komitmen yang nyata dengan melakukan capacity building secara berturut-turut selama dua tahun terakhir ini,” ujarnya.
Penny K Lukito pun menyambut baik dan merasa terhormat atas permintaan Menkes Palestina itu. Dalam kunjungan ini, Penny menyampaikan bahwa saat ini Badan POM tengah memberikan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan obat terhadap 14 perwakilan regulator obat Palestina dan dihadiri juga pertama kalinya oleh 3 wakil Jordan FDA di bawah kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) tahap kedua. KSS tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2018 yang melibatkan 6 orang peserta dari regulator Palestina.
Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina, Andi Rachmianto yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi kerja sama yang semakin kuat antara Badan POM dengan mitranya di Palestina. “Pertemuan Kepala Badan POM dengan Menkes Palestina ini merupakan hal yang sangat tepat dan sangat bersejarah bagi kedua belah pihak,” ujarnya.
Kunjungan kerja Kepala Badan POM ke Ramallah Palestina difasilitasi Kedutaan Besar RI dan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina Maha Abou Susheh. Selain bertemu dengan Menkes Palestina, Kepala Badan POM diterima oleh Menteri Perekonomian Palestina, Khaled al-Osaily bersama dengan sejumlah Pelaku Usaha Palestina dan membahas sejumlah isu perdagangan Obat dan Makanan.
Mai Kaila pun berharap dalam waktu dekat dapat dibahas roadmap dan plan of action untuk pembentukan Lembaga Palestina FDA, yang akan diformalkan terlebih dahulu dengan adanya MoU antara Badan POM dengan pihak otoritas regulator Obat dan Makanan di Palestina. Ia meminta agar lembaga tersebut dapat terbentuk dalam waktu 6 bulan ke depan.
Mai Kaila menyampaikan niat baiknya saat menerima kunjungan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito beserta jajaran di Ramallah, pekan lalu. Hadir dalam pertemuan ini, Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina dan Konsul Kehormatan (Konhor) RI untuk Palestina, Maha Abu Sushe.
“Saat ini belum ada lembaga independen di Palestina yang bertanggung jawab atas keamanan dan mutu Obat dan Makanan. Peran pengawasan tersebut saat ini dilakukan oleh unit kerja kecil di bawah Kementerian Kesehatan Palestina,” kata Mai Kaila dalam pertemuan tersebut dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Rabu (9/10/2019).
Menkes Palestina menjelaskan, sejumlah negara donor telah menyatakan ketertarikan di bidang obat dan makanan kepada Palestina. Namun ia memandang hal ini lebih baik dilakukan dengan Badan POM Indonesia.
"Kami sangat bergantung kepada Badan POM terkait hal ini. Apalagi Badan POM telah menunjukkan komitmen yang nyata dengan melakukan capacity building secara berturut-turut selama dua tahun terakhir ini,” ujarnya.
Penny K Lukito pun menyambut baik dan merasa terhormat atas permintaan Menkes Palestina itu. Dalam kunjungan ini, Penny menyampaikan bahwa saat ini Badan POM tengah memberikan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan obat terhadap 14 perwakilan regulator obat Palestina dan dihadiri juga pertama kalinya oleh 3 wakil Jordan FDA di bawah kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) tahap kedua. KSS tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2018 yang melibatkan 6 orang peserta dari regulator Palestina.
Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina, Andi Rachmianto yang hadir dalam pertemuan tersebut mengapresiasi kerja sama yang semakin kuat antara Badan POM dengan mitranya di Palestina. “Pertemuan Kepala Badan POM dengan Menkes Palestina ini merupakan hal yang sangat tepat dan sangat bersejarah bagi kedua belah pihak,” ujarnya.
Kunjungan kerja Kepala Badan POM ke Ramallah Palestina difasilitasi Kedutaan Besar RI dan Konsul Kehormatan RI untuk Palestina Maha Abou Susheh. Selain bertemu dengan Menkes Palestina, Kepala Badan POM diterima oleh Menteri Perekonomian Palestina, Khaled al-Osaily bersama dengan sejumlah Pelaku Usaha Palestina dan membahas sejumlah isu perdagangan Obat dan Makanan.
(poe)
