Jokowi Perlu Dengar Aspirasi Publik dalam Susun Kabinet
Selasa, 08 Oktober 2019 - 18:48 WIB
Jokowi Perlu Dengar Aspirasi Publik dalam Susun Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Penyusunan komposisi kabinet hendaknya bukan hanya mendengar aspirasi partai politik (Parpol), melainkan juga mesti menampung aspirasi publik.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik dan Direktur Indostrategi, Arif Nurul Imam, dalam diskusi yang digelar dengan tema 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini, minta itu', di Bakoel Cafe, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
"Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet idealnya tidak hanya mendengar aspirasi partai politik, melainkan juga mesti mendengar aspirasi publik," kata Arif Nurul.
Dikatakan Arif, dalam menyusun kabinet suara publik mesti didengar karena Jokowi harus menyusun kabinet yang bukan hanya diterima oleh parpol, melainkan juga masyarakat luas.
"Partisipasi publik menjadi salah satu prasyarat untuk menyusun kebijakan termasuk kebijakan dalam menyusun kabinet," ujarnya.
Meski penyusunan kabinet merupakan hak preogratif Presiden, namun aspirasi publik bukan berarti diabaikan.
"Publik tentu menghormati hak preogratif presiden, tapi aspirasi juga penting diperhatikan agar kabinet memiliki kepercayaan masyarakat secara luas," jelasnya.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Merah Putih dengan menghadirkan aktivis 212 dan politisi PDIP Kapitra Ampera, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto dan Pengamat Politik Indostrategi Arif Nurul Imam.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik dan Direktur Indostrategi, Arif Nurul Imam, dalam diskusi yang digelar dengan tema 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini, minta itu', di Bakoel Cafe, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
"Presiden Jokowi dalam menyusun kabinet idealnya tidak hanya mendengar aspirasi partai politik, melainkan juga mesti mendengar aspirasi publik," kata Arif Nurul.
Dikatakan Arif, dalam menyusun kabinet suara publik mesti didengar karena Jokowi harus menyusun kabinet yang bukan hanya diterima oleh parpol, melainkan juga masyarakat luas.
"Partisipasi publik menjadi salah satu prasyarat untuk menyusun kebijakan termasuk kebijakan dalam menyusun kabinet," ujarnya.
Meski penyusunan kabinet merupakan hak preogratif Presiden, namun aspirasi publik bukan berarti diabaikan.
"Publik tentu menghormati hak preogratif presiden, tapi aspirasi juga penting diperhatikan agar kabinet memiliki kepercayaan masyarakat secara luas," jelasnya.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Forum Jurnalis Merah Putih dengan menghadirkan aktivis 212 dan politisi PDIP Kapitra Ampera, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto dan Pengamat Politik Indostrategi Arif Nurul Imam.
(maf)
