Fahri Hamzah: Alhamdulillah, DPR Periode 2014-2019 Berakhir dengan Baik
Senin, 30 September 2019 - 18:01 WIB
Fahri Hamzah: Alhamdulillah, DPR Periode 2014-2019 Berakhir dengan Baik
A
A
A
JAKARTA - Rapat paripurna penutupan masa bhakti keanggotaan DPR periode tahun 2014-2019 telah selesai digelar. Sebanyak 266 orang anggota DPR yang hadir dalam ruang paripurna tersebut.
Sedangkan berdasarkan tandatangan absensi kehadiran, 307 orang anggota DPR dari total 560 orang. "Ya teman-teman sekalian kalau saya boleh mengatakan Alhamdulillah DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Dia melanjutkan, DPR telah mendengarkan tuntutan masyarakat maupun mahasiswa terkait penolakan rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap kontroversial. Dikatakannya, DPR tidak mempersoalkan tuntutan para masyarakat dan mahasiswa.
"Dan tapi karena ada kesalahpahaman DPR merasa memenuhi keinginan presiden melalui surat yang dikirimkan oleh Menkumham agar ini ditunda istilahnya di dalam Undang-undang baru, Undang-undang PPP di-carry over, artinya diupayakan, setelah sosialisasi disahkan secepatnya dalam awal periode yang akan datang," ujarnya.
Dia berpendapat, Presiden Jokowi di awal periode pemerintahan periode 2019-2024 nanti perlu menyosialisasikan pentingnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diganti. "Bahwa kalau mau tenang dan tentram, kalau mau hukum pasti dan kalau ada keadilan, maka segeralah Undang-undang Belanda diganti dengan Undang-undang yang kita buat sendiri," imbuhnya.
Sedangkan berdasarkan tandatangan absensi kehadiran, 307 orang anggota DPR dari total 560 orang. "Ya teman-teman sekalian kalau saya boleh mengatakan Alhamdulillah DPR periode 2014-2019 berakhir dengan baik," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Dia melanjutkan, DPR telah mendengarkan tuntutan masyarakat maupun mahasiswa terkait penolakan rancangan undang-undang (RUU) yang dianggap kontroversial. Dikatakannya, DPR tidak mempersoalkan tuntutan para masyarakat dan mahasiswa.
"Dan tapi karena ada kesalahpahaman DPR merasa memenuhi keinginan presiden melalui surat yang dikirimkan oleh Menkumham agar ini ditunda istilahnya di dalam Undang-undang baru, Undang-undang PPP di-carry over, artinya diupayakan, setelah sosialisasi disahkan secepatnya dalam awal periode yang akan datang," ujarnya.
Dia berpendapat, Presiden Jokowi di awal periode pemerintahan periode 2019-2024 nanti perlu menyosialisasikan pentingnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diganti. "Bahwa kalau mau tenang dan tentram, kalau mau hukum pasti dan kalau ada keadilan, maka segeralah Undang-undang Belanda diganti dengan Undang-undang yang kita buat sendiri," imbuhnya.
(pur)
