Bank dan Pencemaran Lingkungan

Senin, 30 September 2019 - 07:30 WIB
Bank dan Pencemaran Lingkungan
Bank dan Pencemaran Lingkungan
A A A
Almaududi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pemerhati Hukum Bisnis dan Ketenagakerjaan

DARURAT asap, itulah frasa yang tepat menggambarkan situasi yang terjadi hampir di sebagian Pulau Sumatera dan Kalimantan beberapa pekan ini. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seolah menjadi rutinitas tahunan yang tidak berkesudahan. Rencana jangka pendek untuk mengatasi karhutla tentu sudah dipikirkan dan dilaksanakan. Selanjutnya adalah tugas penegak hukum untuk memastikan penerapan sanksi secara tegas. Bukan hanya kepada perseorangan, tetapi juga kepada perusahaan/korporasi yang terbukti bersalah.

Untuk mencegah berulangnya permasalahan sama pada tahun mendatang, sudah saatnya arah kebijakan pemerintah menyasar pihak-pihak lain yang secara tidak langsung menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan. Satu di antaranya lembaga perbankan.

Agen Pencemaran Lingkungan
Menghimpun dana masyarakat dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif merupakan fungsi utama bank. Tidak heran bank disebut juga sebagai agen pembangunan (agent of development) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Meski demikian, apa jadinya jika dana yang disalurkan bank ternyata berakibat pada kerusakan lingkungan yang mengancam hidup rakyat banyak. Mungkin hanya segelintir orang yang menyadari bahwa bank telah ikut andil menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan.

Bagaimana tidak, hampir seluruh proyek yang bernilai miliaran bahkan triliunan mendapat kredit/pembiayaan dari bank. Mulai dari pembukaan lahan perkebunan, eksplorasi dan eksploitasi tambang, sampai pada pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Kendati demikian, lembaga perbankan seolah masih belum peduli dengan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan proyek tersebut. Padahal, tidak selayaknya bank memperoleh keuntungan pada saat sebagian bangsa ini menderita akibat tercemarnya lingkungan hidup.

Perekonomian Berwawasan Lingkungan
Secara tegas Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menggariskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip berwawasan lingkungan. Namun, pelaksanaan amanat konstitusi tersebut masih jauh panggang dari api. Meskipun terdapat 73 peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak terlihat peraturan di bidang perekonomian yang serius memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Kebijakan yang diambil pemerintah hanya terlihat sebagai retorika yang minim implementasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019 ditekankan pentingnya pembangunan ekonomi dengan mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Faktanya, belum ditindaklanjuti dengan kebijakan berwawasan lingkungan yang menyasar lembaga perbankan. Padahal, bank merupakan satu di antara pilar menggerakkan roda perekonomian bangsa.

Memang terdapat kewajiban bagi bank untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan lingkungan hidup calon debitur. Sebagaimana diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012 jo. SEBI Nomor 15/28/DPNP/2013. Berdasarkan peraturan tersebut, bank harus memastikan ada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi debitur berskala besar atau berisiko tinggi.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.0770 seconds (10.55#12.26)