Pemerintah Perlu Bentuk Tim Adhoc Penyelesaian Konflik Papua
Minggu, 29 September 2019 - 14:19 WIB
Pemerintah Perlu Bentuk Tim Adhoc Penyelesaian Konflik Papua
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan pemerintah segera membuat Tim Adhock Penyelesaian Konflik Papua dan menambah jumlah personel aparat keamanan khususnya kepolisian dengan prioritas tugas menjaga keselamatan warga sipil dan menciptakan situasi aman terkendali.
"Sekali lagi persoalan Papua sangat serius, karena terkait dengan keselamatan jiwa warga sipil, maka wajib dituntaskan dulu. Wacana Pemindahan ibu kota bisa dibahas lain waktu setelah diselesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di depan mata," ucapnya Minggu, (29/9/2019).
Dia menyesalkan kejadian di Wamena sampai tidak bisa terdeteksi sebelumnya, padahal sudah ada kejadian kerusuhan serupa di Sorong, Jayapura, dan beberapa daerah di Papua. Hal ini menunjukkan pemerintah dalam soal Papua masih belum memiliki sense of urgency.
"Saya berharap kelalaian ini tidak terulang kembali. Pemerintah harus melakukan kerja faktual untuk Papua bukan sekedar kerja simbolis apalagi upaya mengalihkan dengan isu yang lain," ungkapnya.
Politisi PKS ini juga mengungkapkan keprihatinan dan duka cita atas jatuhnya korban jiwa warga sipil serta kerusakan rumah dinas, ruko dan kantor bupati akibat dibakar massa dalam kerusuhan yang kembali terjadi di Wamena, Papua Senin, 23 September 2019.
"Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Sejak awal kita sudah ingatkan pemerintah bahwa persoalan Papua prioritas utama karena risiko korban sipil yang tinggi,” jelasnya.
"Sekali lagi persoalan Papua sangat serius, karena terkait dengan keselamatan jiwa warga sipil, maka wajib dituntaskan dulu. Wacana Pemindahan ibu kota bisa dibahas lain waktu setelah diselesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di depan mata," ucapnya Minggu, (29/9/2019).
Dia menyesalkan kejadian di Wamena sampai tidak bisa terdeteksi sebelumnya, padahal sudah ada kejadian kerusuhan serupa di Sorong, Jayapura, dan beberapa daerah di Papua. Hal ini menunjukkan pemerintah dalam soal Papua masih belum memiliki sense of urgency.
"Saya berharap kelalaian ini tidak terulang kembali. Pemerintah harus melakukan kerja faktual untuk Papua bukan sekedar kerja simbolis apalagi upaya mengalihkan dengan isu yang lain," ungkapnya.
Politisi PKS ini juga mengungkapkan keprihatinan dan duka cita atas jatuhnya korban jiwa warga sipil serta kerusakan rumah dinas, ruko dan kantor bupati akibat dibakar massa dalam kerusuhan yang kembali terjadi di Wamena, Papua Senin, 23 September 2019.
"Saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Sejak awal kita sudah ingatkan pemerintah bahwa persoalan Papua prioritas utama karena risiko korban sipil yang tinggi,” jelasnya.
(cip)
