Pendekatan Jokowi ke Papua Harus Ditopang dengan Iklim Demokrasi
Senin, 29 Juni 2020 - 22:42 WIB
loading...
Pemerintah diakui telah melakukan seluruh pendekatan terhadap Papua, baik dari sisi kebijakan nasional maupun daerah. Namun, pendekatan ini harus ditopang dengan iklim demokrasi yang lebih luas. FOTO/DOK.SINDOphoto/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diakui telah melakukan pendekatan terhadap Papua , baik dari sisi kebijakan nasional maupun daerah. Namun, pendekatan ini semestinya ditopang dengan iklim atau kran demokrasi yang lebih luas. Misalnya dengan menempatkan putra asli Papua di posisi strategis dan jabatan penting yang hingga kini masih kurang.
Analis politik dan kebijakan publik, Karyono Wibowo mengatakan, kasus di Papua bukan lagi merupakan persoalan rakyat di sana. Persoalan terbesar justru muncul dari kalangan elit, atau dengan kata lain konflik muncul antara elit dengan elit yang berkepentingan.
"Dugaan kuat, adanya konspirasi yang dimunculkan kalangan kelompok berkedok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), propaganda untuk memecah belah rakyat Papua ," katanya dalam diskusi online bertema 'Indonesia Melihat Papua Nan Jauh di Sana' yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri (IJU) Jakarta, Senin (29/6/2020). Ikut hadir menjadi narasumber dalam diskusi tersebut Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, dan Akademisi asal Papua, Siliwanus Tono.(Baca juga: Pertemuan Kebudayaan Jadi Kunci Jaga Kebersamaan Indonesia )
Pada kesempatan itu, Stanislaus Riyanta menyoroti masalah keamanan dan ketertiban di Papua. Dia mencatat, setidaknya ada 23 kasus penembakan, dan sebagian besar dilakukan oleh KKB. Pada 2018 juga terjadi pembunuhan massal yang dilakukan kelompok tersebut.
Di sisi lain, medan atau geografis di Papua menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan yang bertugas di sana. Tak heran, kasus penangkapan atau pun penyerahan diri anggota KKB kerap diwarnai dengan barang bukti beberapa pucuk senjata.
Analis politik dan kebijakan publik, Karyono Wibowo mengatakan, kasus di Papua bukan lagi merupakan persoalan rakyat di sana. Persoalan terbesar justru muncul dari kalangan elit, atau dengan kata lain konflik muncul antara elit dengan elit yang berkepentingan.
"Dugaan kuat, adanya konspirasi yang dimunculkan kalangan kelompok berkedok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), propaganda untuk memecah belah rakyat Papua ," katanya dalam diskusi online bertema 'Indonesia Melihat Papua Nan Jauh di Sana' yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Universitas Islam Negeri (IJU) Jakarta, Senin (29/6/2020). Ikut hadir menjadi narasumber dalam diskusi tersebut Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, Pengamat Intelijen Stanislaus Riyanta, dan Akademisi asal Papua, Siliwanus Tono.(Baca juga: Pertemuan Kebudayaan Jadi Kunci Jaga Kebersamaan Indonesia )
Pada kesempatan itu, Stanislaus Riyanta menyoroti masalah keamanan dan ketertiban di Papua. Dia mencatat, setidaknya ada 23 kasus penembakan, dan sebagian besar dilakukan oleh KKB. Pada 2018 juga terjadi pembunuhan massal yang dilakukan kelompok tersebut.
Di sisi lain, medan atau geografis di Papua menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan yang bertugas di sana. Tak heran, kasus penangkapan atau pun penyerahan diri anggota KKB kerap diwarnai dengan barang bukti beberapa pucuk senjata.
Lihat Juga :
