Keamanan Siber Dinilai Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak
Rabu, 25 September 2019 - 20:01 WIB
Keamanan Siber Dinilai Jadi Tanggung Jawab Semua Pihak
A
A
A
JAKARTA - Dunia digital dan siber Indonesia makin maju. Pengguna digital juga makin banyak, karena itu perlu aturan yang kuat dan aman. Keamanan siber digital merupakan tanggung jawab multiaktor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.
"Keamanan siber itu harus diatur, tapi harus dibahas secara mendalam dan melibatkan semua pihak, jangan diam diam," ujar ahli keamanan siber Dr Pratama Delian Persada dalam Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Menurut Pratama, proses penyusunan RUU KKS seperti jin. "Tiba-tiba muncul seperti mahluk jin, kita kaget karena prosesnya sangat cepat di DPR. Padahal banyak pasal-pasal yang perlu dibicarakan secara serius," ujar Pratama.
Dia mencontohkan, Pasal 14 dalam RUU KKS mensyaratkan BIN harus melaporkan pantauan intelijen siber pada BSSN. "Padahal BIN itu diatur dalam Undang-Undang (UU) 17 tentang Intelijen Negara, BIN hanya boleh melapor pada Presiden," kata Pratama yang juga Direktur CISSRECC.
Yang lebih berbahaya sambung dia adalah, jika RUU KKS itu disahkan, maka bisa menggangu kebebasan akademik.
"Kalau kita belajar hacking walaupun untuk tujuan pendidikan bisa kena pidana kalau tidak lapor, ini kan membatasi ilmu pengetahuan," ujar doktor alumni UGM tersebut.
Dosen diplomasi siber Universitas Paramadina Dr Shiskha Prabawaningtyas menambahkan, aturan aturan dalam RUU KKS bertabrakan dengan prinsip diplomasi internasional.
"Ada usulan untuk mengangkat dubes atau atase Siber, ini rancu karena bertentangan dengan fungsi diplomat," ujar Shiskha.
Shiskha menilai, RUU KKS ini harus melibatkan Kementerian Luar Negeri terkait sistem diplomasi siber yang diinginkan. "Kalau tiba tiba disahkan, ini justru akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Pembicara diskusi lainnya, Damar Juniarto dari SAFENET menilai masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan dalam RUU KKS. "Kalau tiba tiba dalam 5 hari disahkan itu mengkhianati prinsip pembuatan undang undang yang harus mendengar aspirasi rakyat," kata Damar.
Dia menambahkan, RUU KKS mengancam kebebasan individu di ranah Siber. "Kalau BSSN diizinkan membuka data apa yang kita beli secara online, beli make up ketahuan, beli makanan apa saja ketahuan, itu bahaya sekali," ujar Damar.
Anggota DPR Sukamta melalui staf ahlinya menyatakan, Panja RUU KKS mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. "Kami tidak ingin terburu-buru mengesahkan undang undang sebelum mendengar saran publik," ujar Aulia staf ahli Dr Sukamta.
Dia menambahkan hingga Rabu 25 September belum ada kepastian RUU KKS akan disahkan. " Kalau dari fraksi PKS menginginkan jangan tergesa-gesa dan dibahas dulu mungkin di periode DPR berikutnya," katanya.
"Keamanan siber itu harus diatur, tapi harus dibahas secara mendalam dan melibatkan semua pihak, jangan diam diam," ujar ahli keamanan siber Dr Pratama Delian Persada dalam Diskusi Publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Menurut Pratama, proses penyusunan RUU KKS seperti jin. "Tiba-tiba muncul seperti mahluk jin, kita kaget karena prosesnya sangat cepat di DPR. Padahal banyak pasal-pasal yang perlu dibicarakan secara serius," ujar Pratama.
Dia mencontohkan, Pasal 14 dalam RUU KKS mensyaratkan BIN harus melaporkan pantauan intelijen siber pada BSSN. "Padahal BIN itu diatur dalam Undang-Undang (UU) 17 tentang Intelijen Negara, BIN hanya boleh melapor pada Presiden," kata Pratama yang juga Direktur CISSRECC.
Yang lebih berbahaya sambung dia adalah, jika RUU KKS itu disahkan, maka bisa menggangu kebebasan akademik.
"Kalau kita belajar hacking walaupun untuk tujuan pendidikan bisa kena pidana kalau tidak lapor, ini kan membatasi ilmu pengetahuan," ujar doktor alumni UGM tersebut.
Dosen diplomasi siber Universitas Paramadina Dr Shiskha Prabawaningtyas menambahkan, aturan aturan dalam RUU KKS bertabrakan dengan prinsip diplomasi internasional.
"Ada usulan untuk mengangkat dubes atau atase Siber, ini rancu karena bertentangan dengan fungsi diplomat," ujar Shiskha.
Shiskha menilai, RUU KKS ini harus melibatkan Kementerian Luar Negeri terkait sistem diplomasi siber yang diinginkan. "Kalau tiba tiba disahkan, ini justru akan menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Pembicara diskusi lainnya, Damar Juniarto dari SAFENET menilai masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan dalam RUU KKS. "Kalau tiba tiba dalam 5 hari disahkan itu mengkhianati prinsip pembuatan undang undang yang harus mendengar aspirasi rakyat," kata Damar.
Dia menambahkan, RUU KKS mengancam kebebasan individu di ranah Siber. "Kalau BSSN diizinkan membuka data apa yang kita beli secara online, beli make up ketahuan, beli makanan apa saja ketahuan, itu bahaya sekali," ujar Damar.
Anggota DPR Sukamta melalui staf ahlinya menyatakan, Panja RUU KKS mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. "Kami tidak ingin terburu-buru mengesahkan undang undang sebelum mendengar saran publik," ujar Aulia staf ahli Dr Sukamta.
Dia menambahkan hingga Rabu 25 September belum ada kepastian RUU KKS akan disahkan. " Kalau dari fraksi PKS menginginkan jangan tergesa-gesa dan dibahas dulu mungkin di periode DPR berikutnya," katanya.
(maf)
