Ada Indikasi Delegitimasi Pemerintahan Jokowi Terkait Maraknya Aksi Massa
Selasa, 24 September 2019 - 20:43 WIB
Ada Indikasi Delegitimasi Pemerintahan Jokowi Terkait Maraknya Aksi Massa
A
A
A
JAKARTA - CEO Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menduga ada pihak-pihak yang ikut 'mendompleng' dalam aksi massa yang dilakukan kalangan mahasiswa belakangan ini. Tujuannya, untuk mendeligitmasi pemerintahan Jokowi.
"Saya melihat ada setting-an untuk membuat kondisi politik tidak teratur, kacau. Apabila terjadi instabilitas politik otomatis merugikan Jokowi," kata Pangi, Selasa (24/9/2019).
Pangi menganggap, Jokowi tengah menghadapi situasi yang sulit di akhir pemerintahan periode pertamanya. Belum kelar masalah Karhutla, Presiden yang terpilih kembali itu dihadapkan pada situasi sulit yakni berbagai UU yang disahkan DPR dan menjadi senjata pamungkas untuk menyerang kepemimpinan Jokowi.
Sementara itu, Jokowi dianggap tidak tegas dalam menyikapi tuntutan masyarakat seperti sikapnya yang hanya menunda RUU KUHP serta tidak berdaya saat melawan dominasi DPR yang mengesahkan UU KPK.
"Begitu kompleks masalahnya, sementara Jokowi enggak punya sikap. Mulai kabut asap, konflik Papua, RUU KPK yang sangat rentan ditunggangi kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan, sehingga Jokowi bisa gagal dilantik," ujar Pangi.
Hingga hari ini, aksi demonstrasi sendiri terus meluas di sejumlah wilayah. Seperti di Yogyakarta, Malang, Semarang, Bogor, Bandung, Jakarta, Makassar, Sumatera Utara dan lainnya.
"Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, bisa merusak legitimasi dan menganggu citra Jokowi," ucap Pangi.
Adanya agenda untuk menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, dinilai Pangi bukan tidak mungkin terjadi.
Terlebih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui ada yang menginginkan situasi semakin memanas sehingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi terganggu.
"Intinya delegitimasi, ujungnya yang bisa ke arah sana (menjegal pelantikan)," jelas Analis Politik ini menandaskan.
"Saya melihat ada setting-an untuk membuat kondisi politik tidak teratur, kacau. Apabila terjadi instabilitas politik otomatis merugikan Jokowi," kata Pangi, Selasa (24/9/2019).
Pangi menganggap, Jokowi tengah menghadapi situasi yang sulit di akhir pemerintahan periode pertamanya. Belum kelar masalah Karhutla, Presiden yang terpilih kembali itu dihadapkan pada situasi sulit yakni berbagai UU yang disahkan DPR dan menjadi senjata pamungkas untuk menyerang kepemimpinan Jokowi.
Sementara itu, Jokowi dianggap tidak tegas dalam menyikapi tuntutan masyarakat seperti sikapnya yang hanya menunda RUU KUHP serta tidak berdaya saat melawan dominasi DPR yang mengesahkan UU KPK.
"Begitu kompleks masalahnya, sementara Jokowi enggak punya sikap. Mulai kabut asap, konflik Papua, RUU KPK yang sangat rentan ditunggangi kepentingan dan agenda lain yang ingin membuat kekacauan, sehingga Jokowi bisa gagal dilantik," ujar Pangi.
Hingga hari ini, aksi demonstrasi sendiri terus meluas di sejumlah wilayah. Seperti di Yogyakarta, Malang, Semarang, Bogor, Bandung, Jakarta, Makassar, Sumatera Utara dan lainnya.
"Aksi ini membuat kondisi tidak stabil dan stabilitas politik terganggu. Apabila Jokowi tidak mampu mengatasi situasi semacam ini, yang sangat kompleks, bisa merusak legitimasi dan menganggu citra Jokowi," ucap Pangi.
Adanya agenda untuk menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, dinilai Pangi bukan tidak mungkin terjadi.
Terlebih Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui ada yang menginginkan situasi semakin memanas sehingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih menjadi terganggu.
"Intinya delegitimasi, ujungnya yang bisa ke arah sana (menjegal pelantikan)," jelas Analis Politik ini menandaskan.
(pur)
