Politikus PDIP Sebut Negara dalam Bahaya, Pengamat: Berlebihan!
Selasa, 24 September 2019 - 20:26 WIB
Politikus PDIP Sebut Negara dalam Bahaya, Pengamat: Berlebihan!
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mendukung sikap Presiden Jokowi tak hadir dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Eva memandang, situasi dan kondisi dalam negeri tengah berbahaya.
Dia menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu ingin mengganggu dan menggagalkan pelantikan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Salah satunya adanya aksi unjuk rasa mahasiswa dan Gerakan Aliansi Rakyat. (Baca juga: Negara dalam Bahaya, PDIP Setuju Jokowi Tak Hadiri Sidang Umum PBB )
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai terlalu berlebihan jika dikatakan negara dalam keadaan bahaya.
Apalagi jika menganggap demonstrasi mahasiswa yang dianggap menggulingkan Presiden Joko Widodo. "Berlebihan, demo itu dinamika politik yang biasa-biasa saja. Jangan panik, jangan terlampau paranoid. Bukankah demonstrasi mahasiswa itu bagian dari dinamika politik yang biasa-biasa saja," tutur Adi kepada SINDOnews, Selasa (24/9/2019).
Dia juga menjelaskan mahasiswa bukan meminta presiden untuk turun dari jabatannya, tapi hanya mendesak pembatalan revisi Undang-Undang (RUU) KUHP dan revisi UU KPK.
"Jadi demonstrasi ini tidak menyasar RI-1 (Presiden-red), cuma terkait UU yang selama ini (dianggap pembahasannya-red) terlampau cepat dan mahasiswa memang selama orasinya ke DPR untuk membatalkan UU yang dianggap kontroversial itu," katanya.
Adi juga meminta semua pihak untuk tidak gampang menyimpulkan negara dalam bahaya terkait demo oleh para mahasiswa. Bahkan, demo mahasiswa dinilai tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang seakan-akan negara ini dalam bahaya, toh kondisi keadaan kita baik-baik saja sekarang semua aktivitas kehidupan orang di Jakarta normal kan, banyak yang demo banyak juga yang kuliah, banyak yang datang ke kantor dengan aktivitas," ungkapnya.
Dia menduga ada upaya dari pihak-pihak tertentu ingin mengganggu dan menggagalkan pelantikan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Salah satunya adanya aksi unjuk rasa mahasiswa dan Gerakan Aliansi Rakyat. (Baca juga: Negara dalam Bahaya, PDIP Setuju Jokowi Tak Hadiri Sidang Umum PBB )
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai terlalu berlebihan jika dikatakan negara dalam keadaan bahaya.
Apalagi jika menganggap demonstrasi mahasiswa yang dianggap menggulingkan Presiden Joko Widodo. "Berlebihan, demo itu dinamika politik yang biasa-biasa saja. Jangan panik, jangan terlampau paranoid. Bukankah demonstrasi mahasiswa itu bagian dari dinamika politik yang biasa-biasa saja," tutur Adi kepada SINDOnews, Selasa (24/9/2019).
Dia juga menjelaskan mahasiswa bukan meminta presiden untuk turun dari jabatannya, tapi hanya mendesak pembatalan revisi Undang-Undang (RUU) KUHP dan revisi UU KPK.
"Jadi demonstrasi ini tidak menyasar RI-1 (Presiden-red), cuma terkait UU yang selama ini (dianggap pembahasannya-red) terlampau cepat dan mahasiswa memang selama orasinya ke DPR untuk membatalkan UU yang dianggap kontroversial itu," katanya.
Adi juga meminta semua pihak untuk tidak gampang menyimpulkan negara dalam bahaya terkait demo oleh para mahasiswa. Bahkan, demo mahasiswa dinilai tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
"Tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang seakan-akan negara ini dalam bahaya, toh kondisi keadaan kita baik-baik saja sekarang semua aktivitas kehidupan orang di Jakarta normal kan, banyak yang demo banyak juga yang kuliah, banyak yang datang ke kantor dengan aktivitas," ungkapnya.
(dam)
