Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP, PDIP: Kami Tunggu Perkembangan
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menghormati sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menunda pengesahan Rancangan Undang-undang KUHP. Sikap Jokowi ini dianggap bahwa Presiden mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Terbukti dia bukan pemimpin yang otoriter dan PDIP menghormati sikap Pak Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan RKUHP itu," kata Basarah di Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Wakil Ketua MPR ini mengaku Fraksi PDIP enggan berspekulasi lebih jauh apakah penundaan pengesahan itu sampai DPR periode ini berakhir atau berlaku untuk periode selanjutnya. Yang jelas, PDIP menghormati sikap Presiden tersebut.
Terkait dengan 14 pasal yang dianggap bermasalah bagi pemerintah, PDIP, kata Basarah masih membuka ruang untuk mendiskusikan bersama DPR. Ia menganggap, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk melakukan penyerapan aspirasi dan pendapat publik.
"Pada akhirnya nanti saya kira kami akan mengambil keputusan secara bersama-sama baik pemerintah maupun DPR," ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut Basarah, PDIP enggan berkomentar apakah fraksinya akan mendukung keputusan Jokowi atau sebaliknya.
"Kami masih menunggu perkembangan sikap pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tentang RUU KUHP ini," tandasnya.
"Terbukti dia bukan pemimpin yang otoriter dan PDIP menghormati sikap Pak Jokowi untuk menunda pengambilan keputusan RKUHP itu," kata Basarah di Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Wakil Ketua MPR ini mengaku Fraksi PDIP enggan berspekulasi lebih jauh apakah penundaan pengesahan itu sampai DPR periode ini berakhir atau berlaku untuk periode selanjutnya. Yang jelas, PDIP menghormati sikap Presiden tersebut.
Terkait dengan 14 pasal yang dianggap bermasalah bagi pemerintah, PDIP, kata Basarah masih membuka ruang untuk mendiskusikan bersama DPR. Ia menganggap, masih ada waktu beberapa hari lagi untuk melakukan penyerapan aspirasi dan pendapat publik.
"Pada akhirnya nanti saya kira kami akan mengambil keputusan secara bersama-sama baik pemerintah maupun DPR," ujarnya.
Dalam hal ini, lanjut Basarah, PDIP enggan berkomentar apakah fraksinya akan mendukung keputusan Jokowi atau sebaliknya.
"Kami masih menunggu perkembangan sikap pemerintah dalam hal pengambilan keputusan tentang RUU KUHP ini," tandasnya.
(mhd)