Kerja Sama Kepolisian Negara ASEAN Penting Wujudkan Stabilitas
Kerja Sama Kepolisian Negara ASEAN Penting Wujudkan Stabilitas
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyoroti pentingnya kerja sama kepolisian antar negara-negara ASEAN dalam mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Kapolri saat memimpin delegasi Polri dalam Konferensi Aseanapol 2019 di Hanoi, Vietnam, Rabu (18/9/2019).
“Khususnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional untuk mendukung terselenggaranya pembangunan ekonomi menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” kata Tito lewat keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (18/9/2019).
Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang cukup unggul telah menjadi perhatian utama dunia di tengah kemelut perdagangan dan ekonomi dunia. Hal itu tidak bisa dipisahkan dari peran penting negara-negara ASEAN dalam dinamika ekonomi dunia. “Keunggulan dan keberhasilan ekonomi negara-negara ASEAN hanya akan dapat terwujud dengan terpeliharanya stabilitas keamanan yang optimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito mengatakan, kerja sama di antara kepolisian negara ASEAN memainkan peran penting. Konferensi Aseanapol memiliki peran sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan kerja sama kepolisian di kawasan Asia Tenggara.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan bidang operasional. “Seperti tukar menukar informasi dalam pencegahan kejahatan secara dini maupun penindakan, pencegahan dan penanganan kejahatan di kawasan perbatasan, serta berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi dalam penegakan hukum,” jelasnya.
Di samping itu, Tito menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap upaya memperkuat aspek operasional Aseanapol melalui pembangunan pusat data yang kuat dan terintegrasi. Namun hal itu hanya bisa terealisasi bila ada keinginan kuat dari seluruh institusi kepolisian anggota Aseanapol dan pemerintah negara-negara anggota.
Kemudian Tito mengingatkan tantangan yang akan dihadapi dalam bidang operasional juga sangat besar, khususnya perbedaan sistem dan budaya hukum negara anggota. Kejahatan di sebuah negara belum tentu menjadi rumusan kejahatan berdasarkan undang-undang negara lain.
“Jenis data yang dikumpulkan dan dibagikan juga harus diatur secara ketat. Keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh Europol dan Interpol dalam pengelolaan pusat data juga harus menjadi pelajaran untuk menentukan model terbaik bagi kepolisian negara-negara Asia Tenggara,” tandasnya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengikuti Konferensi Aseanapol 2019 hingga Jumat (20/9/2019). Tujuh dari 10 kepala kepolisian negara Aseanapol hadir sebagai pimpinan delegasi masing-masing negara. Sedangkan, tiga negara yang dihadiri wakil kepala kepolisian adalah Malaysia, Laos dan Thailand.
Konferensi juga dihadiri 10 delegasi mitra dialog yaitu Kepolisian Australia, China, Jepang, Korea, Selandia Baru, Rusia, Turki, Setjen Interpol dan Europol. Enam delegasi turut hadir sebagai peninjau, yaitu Kepolisian Timor Leste, Fiji, National Crime Agency Inggris, FBI, International Association of Chief of Police, serta Palang Merah Internasional.
“Khususnya dalam penanggulangan kejahatan transnasional untuk mendukung terselenggaranya pembangunan ekonomi menuju kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” kata Tito lewat keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (18/9/2019).
Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang cukup unggul telah menjadi perhatian utama dunia di tengah kemelut perdagangan dan ekonomi dunia. Hal itu tidak bisa dipisahkan dari peran penting negara-negara ASEAN dalam dinamika ekonomi dunia. “Keunggulan dan keberhasilan ekonomi negara-negara ASEAN hanya akan dapat terwujud dengan terpeliharanya stabilitas keamanan yang optimal,” ujarnya.
Oleh karena itu, Tito mengatakan, kerja sama di antara kepolisian negara ASEAN memainkan peran penting. Konferensi Aseanapol memiliki peran sangat strategis dalam upaya mengoptimalkan kerja sama kepolisian di kawasan Asia Tenggara.
Kerja sama tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan bidang operasional. “Seperti tukar menukar informasi dalam pencegahan kejahatan secara dini maupun penindakan, pencegahan dan penanganan kejahatan di kawasan perbatasan, serta berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi dalam penegakan hukum,” jelasnya.
Di samping itu, Tito menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap upaya memperkuat aspek operasional Aseanapol melalui pembangunan pusat data yang kuat dan terintegrasi. Namun hal itu hanya bisa terealisasi bila ada keinginan kuat dari seluruh institusi kepolisian anggota Aseanapol dan pemerintah negara-negara anggota.
Kemudian Tito mengingatkan tantangan yang akan dihadapi dalam bidang operasional juga sangat besar, khususnya perbedaan sistem dan budaya hukum negara anggota. Kejahatan di sebuah negara belum tentu menjadi rumusan kejahatan berdasarkan undang-undang negara lain.
“Jenis data yang dikumpulkan dan dibagikan juga harus diatur secara ketat. Keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh Europol dan Interpol dalam pengelolaan pusat data juga harus menjadi pelajaran untuk menentukan model terbaik bagi kepolisian negara-negara Asia Tenggara,” tandasnya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengikuti Konferensi Aseanapol 2019 hingga Jumat (20/9/2019). Tujuh dari 10 kepala kepolisian negara Aseanapol hadir sebagai pimpinan delegasi masing-masing negara. Sedangkan, tiga negara yang dihadiri wakil kepala kepolisian adalah Malaysia, Laos dan Thailand.
Konferensi juga dihadiri 10 delegasi mitra dialog yaitu Kepolisian Australia, China, Jepang, Korea, Selandia Baru, Rusia, Turki, Setjen Interpol dan Europol. Enam delegasi turut hadir sebagai peninjau, yaitu Kepolisian Timor Leste, Fiji, National Crime Agency Inggris, FBI, International Association of Chief of Police, serta Palang Merah Internasional.
(poe)
Explore More