PKB Beri Masukan ke Pemerintah Inggris Terkait Islam
Selasa, 17 September 2019 - 16:44 WIB
PKB Beri Masukan ke Pemerintah Inggris Terkait Islam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberi masukan kepada Pemerintah Inggris terkait berbagai permasalahan yang menyangkut dengan Islam, keamanan dan migrasi.
Hal itu dilakukan Muhaimin Iskandar saat menghadiri pertemuan di London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menggelar pembicaraan tertutup dengan para pembuat kebijakan utama dalam Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
Pertemuan ini difasilitasi Bayt Ar Rahmah, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan K.H. A. Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, pada 2014. Dalam pertemuan itu, dua utusan Bayt Ar Rahmah ikut mendampingi Ketua Umum PKB.
”Pertemuan diadakan di Policy Exchange, sebuah think tank Inggris paling berpengaruh, kantor pusatnya berdekatan dengan Istana Westminster. Pembicaraan mendalam mengenai eksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik,” ujar Muhaimin, Selasa (17/9/2019).
Sebelumnya, kata Muhaimin, Nahdlatul Ulama (NU) telah mengembangkan perannya di Inggris ketika kerajaan itu sedang mencari mitra baru setelah keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan ingin menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
”Dalam satu tahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang NU dan PKB sebagai mitra penting, yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi secara efektif,” katanya.
Keterlibatan NU dan PKB di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan “Islam untuk Kemanusiaan” (Al Islam lil Insaniyyah), dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik.
Muhaimin menyebut, pada 27 November 2018, PKB telah bergabung dengan jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC - CDI), yang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa).
Kemudian, pada 10 April 2019, Komite Eksekutif IDC - CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan PKB, untuk mendukung agenda “Islam Untuk Kemanusiaan” dan misinya mendorong munculnya peradaban global yang ditegakkan di atas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia.
"Sungguh membesarkan hati ada seorang pemimpin muslim, Bapak Muhaimin Iskandar yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang Islam Untuk Kemanusiaan yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita," kata seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam pemerintahan Inggris.
Setelah pertemuan di Policy Exchange tersebut, kedua utusan Bayt Ar Rahmah membawa pesan Muhaimin Iskandar ke sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson.
Hal itu dilakukan Muhaimin Iskandar saat menghadiri pertemuan di London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menggelar pembicaraan tertutup dengan para pembuat kebijakan utama dalam Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.
Pertemuan ini difasilitasi Bayt Ar Rahmah, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan K.H. A. Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, pada 2014. Dalam pertemuan itu, dua utusan Bayt Ar Rahmah ikut mendampingi Ketua Umum PKB.
”Pertemuan diadakan di Policy Exchange, sebuah think tank Inggris paling berpengaruh, kantor pusatnya berdekatan dengan Istana Westminster. Pembicaraan mendalam mengenai eksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik,” ujar Muhaimin, Selasa (17/9/2019).
Sebelumnya, kata Muhaimin, Nahdlatul Ulama (NU) telah mengembangkan perannya di Inggris ketika kerajaan itu sedang mencari mitra baru setelah keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan ingin menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
”Dalam satu tahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang NU dan PKB sebagai mitra penting, yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi secara efektif,” katanya.
Keterlibatan NU dan PKB di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan “Islam untuk Kemanusiaan” (Al Islam lil Insaniyyah), dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik.
Muhaimin menyebut, pada 27 November 2018, PKB telah bergabung dengan jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC - CDI), yang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa).
Kemudian, pada 10 April 2019, Komite Eksekutif IDC - CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan PKB, untuk mendukung agenda “Islam Untuk Kemanusiaan” dan misinya mendorong munculnya peradaban global yang ditegakkan di atas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia.
"Sungguh membesarkan hati ada seorang pemimpin muslim, Bapak Muhaimin Iskandar yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang Islam Untuk Kemanusiaan yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita," kata seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam pemerintahan Inggris.
Setelah pertemuan di Policy Exchange tersebut, kedua utusan Bayt Ar Rahmah membawa pesan Muhaimin Iskandar ke sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson.
(cip)
