Pandemi Covid-19, Muhaimin Ajak Pemimpin Dunia Tanggulangi Kemiskinan

JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini. "Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari akibat pandemi Covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" yang disiarkan secara virtual, Senin (12/10/2020). (Baca juga: Capai 100 Juta Orang, Ini Kelompok Prioritas Penerima Vaksin Corona)

Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus ke kemiskinan ekstrem akibat pandemi. "Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya," tutur Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat ini. (Baca juga: Pemerintah Siapkan 271,3 Juta Vaksin Covid-19 Hingga Kuartal Empat 2020)

Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang. Sehingga, jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit. "Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32% maka pada Kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9% hingga 1,1%," tuturnya. (Baca juga: Gegara Covid-19, Menkeu Akui Jumlah Orang Miskin Bakal Membeludak)

Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni dimanakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan? Sebagai salah satu pilar demokrasi, tutur Gus AMI, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya. Yakni, merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan. "Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan," urainya.

Dikatakan Gus AMI, peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan. "Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa," tuturnya.

Dalam skala yang lebih kecil adalah pemberantasan kemiskinan. Menurut mantan Menakertrans ini, partai politik bisa menjadi leader yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara. "Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik," katanya.

Menurut Gus AMI, pandemi Covid-19 yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri. Karenanya, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam. "Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," urainya.

Kemiskinan yang melonjak, pemutusan hubungan kerja yang terus berjalan, serta usaha yang gulung tikar akibat pandemi, kata Gus AMI, telah memaksa PKB merumuskan gerak perjuangan serta manifesto politik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan mandat kemanusiaan. Di masa pandemi, ada tiga hal yang menjadi titik tekan perjuangan politik yakni bidang pendidikan, pertanian, dan ekonomi kerakyatan.

Pertama, pendidikan untuk semua (education for all). Menurut Gus AMI, pandemi telah membuat bangsa ini gagap dan centang perenang dalam merumuskan kebijakan pendidikan. "Saya, PKB, meyakini bahwa investasi manusia melalui jalur pendidikan adalah upaya paling strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan," katanya.