Komisi III DPR Sebut Pimpinan KPK Lepas Tanggung Jawab
Sabtu, 14 September 2019 - 17:34 WIB
Komisi III DPR Sebut Pimpinan KPK Lepas Tanggung Jawab
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi menilai sikap yang diambil tiga pimpinan KPK yakni dengan menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo terkait pemberantasan korupsi.
Sebelumnya pada Jumat, 13 Sepetmber 2019, Ketua KPK Agus Rahardjo, bersama dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif, menyatakan menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden.
"Saya berpikir, sikap pemimpin KPK sangat berlebihan dengan menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden ketika tugas mereka akan berakhir tiga bulan lagi," ujar Taufiq saat dikonfirmasi SINDOnews, Sabtu (14/9/2019).
Tindakan tersebut, kata dia, bisa dianggap sebagai sikap tidak bertanggungjawab dan tidak beretika karena berusaha mem faith a comply Presiden sebagai kepala eksekutif negara. Taufiq juga menyarankan pimpinan KPK untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden agar masalah tidak menjadi berlarut-larut.
"Dalam pertemuan segera dikonfirmasi apakah memang benar mereka bermaksud mengundurkan diri. Kalau benar, maka Presiden dapat mengizinkan saja. Karena pengunduran diri itu memang adalah seorang pejabat negara," jelasnya.
Dengan jelasnya status pimpinan KPK maka Presiden dapat mengangkat dan melantik pimpinan KPK baru secepatnya.
"Kalau sudah jelas mereka mengundurkan diri, presiden segera dapat mengangkat lebih cepat kelima pemimpin KPK terpilih. Kalau perlu, Presiden boleh mengeluarkan Perppu untuk pengangkatan tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo bersama dua pimpinan lainnya yakni Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi.
"Setelah kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, keadaan yang semakin genting ini maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK, dengan berat hati pada hari ini Jumat 13 September menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta.
Sebelumnya pada Jumat, 13 Sepetmber 2019, Ketua KPK Agus Rahardjo, bersama dua Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif, menyatakan menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden.
"Saya berpikir, sikap pemimpin KPK sangat berlebihan dengan menyerahkan tanggung jawab kepada Presiden ketika tugas mereka akan berakhir tiga bulan lagi," ujar Taufiq saat dikonfirmasi SINDOnews, Sabtu (14/9/2019).
Tindakan tersebut, kata dia, bisa dianggap sebagai sikap tidak bertanggungjawab dan tidak beretika karena berusaha mem faith a comply Presiden sebagai kepala eksekutif negara. Taufiq juga menyarankan pimpinan KPK untuk dapat bertemu langsung dengan Presiden agar masalah tidak menjadi berlarut-larut.
"Dalam pertemuan segera dikonfirmasi apakah memang benar mereka bermaksud mengundurkan diri. Kalau benar, maka Presiden dapat mengizinkan saja. Karena pengunduran diri itu memang adalah seorang pejabat negara," jelasnya.
Dengan jelasnya status pimpinan KPK maka Presiden dapat mengangkat dan melantik pimpinan KPK baru secepatnya.
"Kalau sudah jelas mereka mengundurkan diri, presiden segera dapat mengangkat lebih cepat kelima pemimpin KPK terpilih. Kalau perlu, Presiden boleh mengeluarkan Perppu untuk pengangkatan tersebut," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo bersama dua pimpinan lainnya yakni Saut Situmorang dan Laode M Syarif menyerahkan mandat pemberantasan korupsi kepada Presiden Jokowi.
"Setelah kami mempertimbangkan sebaik-baiknya, keadaan yang semakin genting ini maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK, dengan berat hati pada hari ini Jumat 13 September menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden RI," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta.
(cip)
