Pidato SBY Dinilai Singgung Sistem Pemilihan Langsung
Selasa, 10 September 2019 - 10:18 WIB
Pidato SBY Dinilai Singgung Sistem Pemilihan Langsung
A
A
A
JAKARTA - Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyebut ada yang menarik dari pidato 'kontemplasi' yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, tadi malam.
Ujang menilai, salah satunya ketika SBY menyinggung 'one man one vote' yang dianggap Presiden keenam RI itu tidak 'sesuai' karena ada semangat lain yakni musyawarah mufakat.
"Artinya SBY ingin mengatakan bahwa demokrasi dalam memilih presiden atau kepala daerah, itu tidak harus melalui pemilihan langsung. Bisa melalui MPR seperti zaman Orba," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (10/9/2019).
Namun demikian, apa yang disampaikan oleh SBY bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukannya ketika masih menjadi presiden. "SBY pernah mengeluarkan Perpu untuk menolak pilkada dipilih oleh DPRD," ucap dia.
Ujang menganggap, sistem pemilihan dalam demokrasi yang berkembang memang ada dua yakni demokrasi langsung (direct democracy) seperti saat ini. Di mana, kata dia, presiden dan kepala daeah dipilih secara langsung oleh rakyat melalu one man one vote.
"Ada juga indirect democracy (demokrasi perwakilan). Atau demokrasi tidak langsung. Artinya dalam memilih kepala daerah atau presiden rakyat mewakilkannya melalu DPRD dan DPR/MPR," tukasnya.
Ujang menilai, salah satunya ketika SBY menyinggung 'one man one vote' yang dianggap Presiden keenam RI itu tidak 'sesuai' karena ada semangat lain yakni musyawarah mufakat.
"Artinya SBY ingin mengatakan bahwa demokrasi dalam memilih presiden atau kepala daerah, itu tidak harus melalui pemilihan langsung. Bisa melalui MPR seperti zaman Orba," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (10/9/2019).
Namun demikian, apa yang disampaikan oleh SBY bertolak belakang dengan apa yang pernah dilakukannya ketika masih menjadi presiden. "SBY pernah mengeluarkan Perpu untuk menolak pilkada dipilih oleh DPRD," ucap dia.
Ujang menganggap, sistem pemilihan dalam demokrasi yang berkembang memang ada dua yakni demokrasi langsung (direct democracy) seperti saat ini. Di mana, kata dia, presiden dan kepala daeah dipilih secara langsung oleh rakyat melalu one man one vote.
"Ada juga indirect democracy (demokrasi perwakilan). Atau demokrasi tidak langsung. Artinya dalam memilih kepala daerah atau presiden rakyat mewakilkannya melalu DPRD dan DPR/MPR," tukasnya.
(kri)
