Pemerintah Thailand: Narkoba dan TPPO Picu Kekerasan di Tiga Provinsi
Jum'at, 06 September 2019 - 13:26 WIB
Pemerintah Thailand: Narkoba dan TPPO Picu Kekerasan di Tiga Provinsi
A
A
A
THAILAND - Kasus peredaran narkoba dan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) rawan terjadi di wilayah perbatasan Thailand selatan yang meliputi Provinsi Yala, Narathiwat dan Pattani.
"Keresahan di provinsi perbatasan Thailand selatan disebabkan dari kelompok yang berbeda pendapat dengan melakukan kekerasan supaya kehidupan masyarakat tidak kondusif," kata Komandan Divisi Administrasi Pelaksana Keamanan Dalam Negeri Bagian 4, Letjen Infanteri Pornsak Pulsawas di Pattani, Thailand, Jumat (6/9/2019).
Pornsak menyebut, masalah narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia mendorong terjadinya kekerasan supaya kehidupan masyarakat tidak kondusif. Semua itu berdampak terhadap kehidupan, sistem ekonomi serta stabilitas keamanan di kawasan tersebut.
"Provinsi perbatasan Thailand selatan bukan daerah konflik bersenjata, tetapi menjadi daerah yang dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk melakukan kekerasan," ujarnya.
Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menegakkan hukum merupakan langkah untuk memecahkan masalah tersebut sehingga masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara normal.
"Kita mencoba sepenuhnya menghilangkan kekerasan dan membawa keharmonisan hidup bermasyarakat dalam provinsi perbatasan Thailand Selatan," ujarnya.
Pornsak menyebut, 82% penduduk di ketiga provinsi tersebut adalah keturunan Melayu, sisanya keturunan Cina,Thai dan India. Selama ini kehidupan masyarakat dari beragam layar belakang tersebut berlangsung harmonis.
"Setiap orang adalah warga Thai. Dalam melaksanakan tugas di ketiga provinsi tersebut, kami membawa filosofi kerajaan yakni, Mengerti Menjangkau Berkembang. Termasuk filosofi Ekonomi Berkecukupan menjadi pokok strategi untuk memecahkan masalah di provinsi perbatasan Thailand selatan," katanya.
Tidak hanya itu, Pemerintah Thailand juga fokus pada program kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat di provinsi perbatasan tersebut dengan memberikan pengetahuan kepada petugas mengenai hukum dan kemanusiaan sebelum melaksanakan tugas.
"Walaupun masyarakat di Thailand Selatan ini kebanyakan beragama Islam, tetapi setiap orang diberikan kesamaan dalam berbagai bidang. Antara lain, pada bidang agama, dengan memberikan kebebasan untuk memeluk agama tanpa ada rintangan dalam melakukan ibadah seperti salat, puasa. Termasuk memberangkatkan masyarakat untuk berhaji di Arab Saudi dan ke India bagi pemeluk Budha," katanya.
Begitu juga pada bidang budaya, bahasa, pendidikan, sistem pemerintahan dan bidang pengadilan serta dalam hal penegakan hukum. "Termasuk dalam bidang kemanusiaan berupa kebijakan ganti-rugi kepada keluarga pelaku kejahatan terorisme yang menjadi korban dari tindakan aparat keamanan ketika sedang melaksanakan tugas," katanya.
"Keresahan di provinsi perbatasan Thailand selatan disebabkan dari kelompok yang berbeda pendapat dengan melakukan kekerasan supaya kehidupan masyarakat tidak kondusif," kata Komandan Divisi Administrasi Pelaksana Keamanan Dalam Negeri Bagian 4, Letjen Infanteri Pornsak Pulsawas di Pattani, Thailand, Jumat (6/9/2019).
Pornsak menyebut, masalah narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia mendorong terjadinya kekerasan supaya kehidupan masyarakat tidak kondusif. Semua itu berdampak terhadap kehidupan, sistem ekonomi serta stabilitas keamanan di kawasan tersebut.
"Provinsi perbatasan Thailand selatan bukan daerah konflik bersenjata, tetapi menjadi daerah yang dimanfaatkan oleh beberapa kelompok untuk melakukan kekerasan," ujarnya.
Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menegakkan hukum merupakan langkah untuk memecahkan masalah tersebut sehingga masyarakat bisa menjalankan kehidupannya secara normal.
"Kita mencoba sepenuhnya menghilangkan kekerasan dan membawa keharmonisan hidup bermasyarakat dalam provinsi perbatasan Thailand Selatan," ujarnya.
Pornsak menyebut, 82% penduduk di ketiga provinsi tersebut adalah keturunan Melayu, sisanya keturunan Cina,Thai dan India. Selama ini kehidupan masyarakat dari beragam layar belakang tersebut berlangsung harmonis.
"Setiap orang adalah warga Thai. Dalam melaksanakan tugas di ketiga provinsi tersebut, kami membawa filosofi kerajaan yakni, Mengerti Menjangkau Berkembang. Termasuk filosofi Ekonomi Berkecukupan menjadi pokok strategi untuk memecahkan masalah di provinsi perbatasan Thailand selatan," katanya.
Tidak hanya itu, Pemerintah Thailand juga fokus pada program kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat di provinsi perbatasan tersebut dengan memberikan pengetahuan kepada petugas mengenai hukum dan kemanusiaan sebelum melaksanakan tugas.
"Walaupun masyarakat di Thailand Selatan ini kebanyakan beragama Islam, tetapi setiap orang diberikan kesamaan dalam berbagai bidang. Antara lain, pada bidang agama, dengan memberikan kebebasan untuk memeluk agama tanpa ada rintangan dalam melakukan ibadah seperti salat, puasa. Termasuk memberangkatkan masyarakat untuk berhaji di Arab Saudi dan ke India bagi pemeluk Budha," katanya.
Begitu juga pada bidang budaya, bahasa, pendidikan, sistem pemerintahan dan bidang pengadilan serta dalam hal penegakan hukum. "Termasuk dalam bidang kemanusiaan berupa kebijakan ganti-rugi kepada keluarga pelaku kejahatan terorisme yang menjadi korban dari tindakan aparat keamanan ketika sedang melaksanakan tugas," katanya.
(pur)
