Sekjen PKB Ungkap Proses Panjang Terbentuknya Struktur DPP
Sekjen PKB Ungkap Proses Panjang Terbentuknya Struktur DPP
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, bahwa kepengurusan periode 2019-2024 sudah terbentuk secara lengkap.
Dalam menjalankan tugas lima tahun mendatang, Muhaimin Iskandar selaku ketua umum (ketum)dibantu oleh Sekjen baru dan tiga wakil ketua umum (waketum) yakni Ida Fauziyah, Hanif Dhakiri, dan Jazilul Fawaid.
Selain itu, juga ada 12 ketua DPP, dan sejumlah fungsionaris partai lainnya. Sebagai mandataris tunggal Muktamar 2019, Muhaimin Iskandar memiliki kewenangan penuh menunjuk, mengangkat dan memberhentikan seorang pelaksana tugas untuk menjalankan kepengurusan DPP.
Poin ini tercantum dalam Pasal 16 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga DPP PKB Hasil Muktamar Bali 2019 tentang Dewan Pengurus Pusat.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, meskipun Gus AMI sebagai mandataris tunggul tapi dalam menyusun kepengurusan DPP Periode 2019-2024 pembahasannya tetap melibatkan para kiai dan Dewan Syuro. Hasan menyebut Gus AMI sebagai sosok pemimpin yang sangat demokratis.
"Setahu kita ketum demokratis. (Meski) beliau itu dikasih kewenangan dan sebagainya, selalu minta pendapat ngajak musyawarah. Bahkan, teman-teman (media) yang enggak tahu, ada istiharahnya kalau di PKB," kata Hasanuddin Wahid, Selasa (27/8/2019).
"Masih ditanyakan ke kiai, ke Dewan Syura, diistikharahin. Yang begitu-begitu enggak ditampilkan. Padahal itu bagian pengambilan keputusan orang NU, orang PKB. Ada survei bumi dan survei langit. Istiharah itu bagian dari survei langit, jadi ada tahapan-tahapan itu," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu malam, 24 Agustus 2019, Gus AMI menggelar rapat tertutup dengan para kiai dan Dewan Syuro PKB di sebuah pesantren di Jakarta untuk menggodok nama sekjen dan jajaran struktur DPP lainnya.
Saat itu, Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi Ahmad Iman menyebutkan bahwa malam itu posisi sekjen dan seluruh pengurus DPP lainnya akan diumumkan, namun akhirnya batal karena pembahasan belum menemukan titik temu.
Hingga akhirnya pada Senin sore, 26 Agustus 2019, Ida Fauziyah yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kesra dan Perekonomian PKB mengumumkan nama-nama struktur DPP PKB, didampingi Ahmad Iman.
Hasan mengatakan, harena mandataris Muktamar hanya ketua umum maka semua pengurus DPP di luar ketua umum, baik itu sekjen maupun wakil ketua umum, harus mengikuti keputusan ketua umum.
"Itu semuanya (struktur DPP) sudah menjadi satu kesatuan. Keputusan ketua umum seperti apa, kita semuanya mengikuti," ucapnya.
Dalam menjalankan tugas lima tahun mendatang, Muhaimin Iskandar selaku ketua umum (ketum)dibantu oleh Sekjen baru dan tiga wakil ketua umum (waketum) yakni Ida Fauziyah, Hanif Dhakiri, dan Jazilul Fawaid.
Selain itu, juga ada 12 ketua DPP, dan sejumlah fungsionaris partai lainnya. Sebagai mandataris tunggal Muktamar 2019, Muhaimin Iskandar memiliki kewenangan penuh menunjuk, mengangkat dan memberhentikan seorang pelaksana tugas untuk menjalankan kepengurusan DPP.
Poin ini tercantum dalam Pasal 16 Ayat 5 Anggaran Rumah Tangga DPP PKB Hasil Muktamar Bali 2019 tentang Dewan Pengurus Pusat.
Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan, meskipun Gus AMI sebagai mandataris tunggul tapi dalam menyusun kepengurusan DPP Periode 2019-2024 pembahasannya tetap melibatkan para kiai dan Dewan Syuro. Hasan menyebut Gus AMI sebagai sosok pemimpin yang sangat demokratis.
"Setahu kita ketum demokratis. (Meski) beliau itu dikasih kewenangan dan sebagainya, selalu minta pendapat ngajak musyawarah. Bahkan, teman-teman (media) yang enggak tahu, ada istiharahnya kalau di PKB," kata Hasanuddin Wahid, Selasa (27/8/2019).
"Masih ditanyakan ke kiai, ke Dewan Syura, diistikharahin. Yang begitu-begitu enggak ditampilkan. Padahal itu bagian pengambilan keputusan orang NU, orang PKB. Ada survei bumi dan survei langit. Istiharah itu bagian dari survei langit, jadi ada tahapan-tahapan itu," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, pada Sabtu malam, 24 Agustus 2019, Gus AMI menggelar rapat tertutup dengan para kiai dan Dewan Syuro PKB di sebuah pesantren di Jakarta untuk menggodok nama sekjen dan jajaran struktur DPP lainnya.
Saat itu, Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi Ahmad Iman menyebutkan bahwa malam itu posisi sekjen dan seluruh pengurus DPP lainnya akan diumumkan, namun akhirnya batal karena pembahasan belum menemukan titik temu.
Hingga akhirnya pada Senin sore, 26 Agustus 2019, Ida Fauziyah yang didapuk sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kesra dan Perekonomian PKB mengumumkan nama-nama struktur DPP PKB, didampingi Ahmad Iman.
Hasan mengatakan, harena mandataris Muktamar hanya ketua umum maka semua pengurus DPP di luar ketua umum, baik itu sekjen maupun wakil ketua umum, harus mengikuti keputusan ketua umum.
"Itu semuanya (struktur DPP) sudah menjadi satu kesatuan. Keputusan ketua umum seperti apa, kita semuanya mengikuti," ucapnya.
(maf)
Explore More