Gerindra Lebih Setuju Ibu Kota Pindah ke Jonggol
Selasa, 27 Agustus 2019 - 13:42 WIB
Gerindra Lebih Setuju Ibu Kota Pindah ke Jonggol
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra lebih setuju jika pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Kabupaten Bogor dibandingkan ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
"Kami sendiri mengusulkan bukan di Kaltim, di Jonggol. Kenapa harus ke Kaltim, kalau di Jonggol bisa, itu saran kami," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). (Baca juga: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Lokasi Ibu Kota Baru )
Diketahui, wacana pemindahan ibu kota sejak Pemerintahan Soekarno. Selanjutnya di era Orde Baru, Jonggol diwacanakan sebagai lokasi ibu kota baru.
"Dulu pernah diwacanakan di Jonggol. Kenapa tidak di Jonggol saja, tetapi sekali lagi itu hak prerogatif Presiden dan timnya dengan alasan-alasan," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini. (Baca juga: Ibu Kota dan Sebaran Pembangunan )
Dia pun menyarankan agar pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara terburu-buru. "Kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas, kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana misalnya," tandasnya.
"Kami sendiri mengusulkan bukan di Kaltim, di Jonggol. Kenapa harus ke Kaltim, kalau di Jonggol bisa, itu saran kami," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). (Baca juga: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Lokasi Ibu Kota Baru )
Diketahui, wacana pemindahan ibu kota sejak Pemerintahan Soekarno. Selanjutnya di era Orde Baru, Jonggol diwacanakan sebagai lokasi ibu kota baru.
"Dulu pernah diwacanakan di Jonggol. Kenapa tidak di Jonggol saja, tetapi sekali lagi itu hak prerogatif Presiden dan timnya dengan alasan-alasan," kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini. (Baca juga: Ibu Kota dan Sebaran Pembangunan )
Dia pun menyarankan agar pemindahan ibu kota tidak dilakukan secara terburu-buru. "Kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas, kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana misalnya," tandasnya.
(dam)
