Usai Tentukan Lokasi, Pemerintah Kebut Pembangunan Ifrastruktur

JAKARTA - Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara yang baru, menggantikan DKI Jakarta. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan kajian mendalam dan intensif selama tiga tahun terakhir ini.

Berdasarkan kajian, dua daerah tersebut dianggap sebagai lokasi paling ideal, di antaranya karena dari segi risiko bencana kedua daerah tersebut dinilai minim, baik banjir, gempa tsunami, longsor, gunung api aktif maupun kebakaran hutan. Setelah menentukan lokasi, pemerintah langsung mengebut semua persiapan yang dibutuhkan dan pembangunan infrastruktur.

Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung berkoordinasi dengan DPR untuk membahas persiapan draf rancangan undang-undang (RUU) untuk pemindahan ibu kota negara baru. Selanjutnya tahun depan, 2020 persiapan dasar seperti masterplan, urban design, dan building design sudah diselesaikan dan proses pembangunan infrastruktur sudah dimulai.

Pada 2024 ditarget proses pemindahan ke ibu kota baru sudah bisa dilakukan. “Saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini, termasuk lokasinya, membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR. Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut,” katanya di Istana Negara kemarin.

Dalam pandangan Jokowi, pemindahan ibu kota tidak bisa terelakkan mengingat beban Jakarta sudah semakin berat. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga berperan sebagai pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa. Di sisi lain, mayoritas penduduk juga terpusat di Pulau Jawa, yakni mencapai 150 juta jiwa atau 54% dari total penduduk Indonesia.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga melihat kesenjangan ekonomi antara daerah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa semakin meningkat, walaupun sejak 2001 sudah diberlakukan otonomi daerah. “58% PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Dan, Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” paparnya.

Pemindahan ibu kota tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Jokowi menuturkan dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp466 triliun. Dari mana dana itu diperoleh? “Nantinya 19% akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN,” pungkasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan pemerintah akan menyiapkan naskah akademik yang akan dijadikan dasar rancangan undang-undang (RUU) ibu kota baru. Dia mengatakan bahwa tahun 2020 merupakan fase persiapan.

“Maksudnya, sudah selesai 2020 baik masterplan, urban design, building design, sampai kepada dasar perundangan undangan terutama RUU. Dan juga kita siapkan lahan, sehingga barangkali nanti Pak Bas (menteri PUPR) bisa elaborasi dan pembangunan infrastruktur bisa dimulai akhir 2020,” ungkapnya.

Menurut dia, akhir 2020 ditargetkan konstruksi dapat dimulai. Dengan demikian proses pemindahan sudah bisa dilakukan pada 2024. “Kami harap paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan. Proses pemindahan ada tahapannya, dan kami akan detailkan. 2024 adalah masa paling lambat kita sudah pindahkan pusat pemerintahan,” katanya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku telah menerima surat presiden (surpres) terkait pemindahan ibu kota. Dia mengagendakan DPR akan mengumumkan surat itu dalam Rapat Paripurna DPR yang di jadwalkan pada Selasa (27/8/ 2019) hari ini, untuk kemudian diproses sebagaimana mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, DPR menyambut baik dan mendukung keputusan pemerintahan Jokowi yang telah menetapkan ibu kota baru Penajam Paser dan Kutai Kertanegara. “Pemindahan ibu kota tidak berarti pembangunan Jakarta diabaikan. Pembangunan Jakarta tetap akan menjadi prioritas perhatian pemerintah,” ucapnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor bersyukur akhirnya Jokowi memilih Kaltim sebagai ibu kota negara yang baru. Dia menjamin masyarakat Kaltim sudah siap untuk membantu pemerintah memindahkan ibu kota. “Kita pasti siap, lahannya menurut saya sudah memenuhi syarat,” ucapnya.

Dia memaparkan, lokasi yang dimaksud Presiden, yaitu Bukit Soeharto. Kawasan taman hutan raya (tahura) itu memang berada di antara dua kabupaten di Kaltim. Bukit Soeharto yang berlokasi di Kecamatan Samboja memiliki luas lahan 64,8 ribu hektare. Di kecamatan itu luas tanahnya mencapai 230.000 hektare sehingga siap apabila ibu kota diperluas. Selain lahan, menurut Isran, keunggulan wilayah ini terletak pada kesiapan infra struktur.

Bukit Soeharto cukup dekat dengan dua bandara berkelas internasional di Samarinda dan Balikpapan. ”Kemudian ada jalan tol Samarinda dan Balik papan dan sebaliknya,” katanya. Pengamat politik Susaningtus Kertopati mengatakan, selain memperhatikan kesiapan infrastruktur, kesiapan masyarakat juga harus diperhatikan. Kekuatan pertahanan kita tak lepas dari kondisi geografi, etnografi, dan lainnya.

Dalam pandangannya secara budaya masyarakat Kalimantan Timur lebih terbuka terhadap kehadiran orang baru dan akulturasi budaya. “Ini memudahkan sistem pertahanan kita yang tentu membutuhkan dukungan masyarakat setempat,” ujarnya.

Letak Balikpapan yang ada di tengah juga memudahkan jang kauan operasi bagi matra laut udara maupun darat. “Ibu kota suatu negara akan menjadi Markas Komando Militer yang mampu bereaksi menghadang kekuatan musuh saat bergerak memasuki wilayah terluar,” papar Nuning.

Persediaan Lahan 180.000 Ha

Sebagai calon ibu kota negara, kedua daerah harus dipastikan memiliki ketersedia an lahan. Bappenas memastikan adanya ketersediaan 180.000 ha. Dari jumlah tersebut, yang akan dibangun hanya 40.000 hektare. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, area ibu kota baru nantinya separuhnya merupakan lahan terbuka hijau, termasuk hutan lindung.

“Jadi, hutan lindung tidak akan diganggu. Bahkan ditempat yang disebut tadi ada hutan konservasi Bukit Soeharto. Justru kita akan perbaiki yang kondisinya sekarang, ya Pak Gubernur lebih tahu dari saya. Ada yang memakainya untuk tidak keperluan tidak sebagaimana mestinya,” katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menjamin lahan 180.000 hektare milik negara dan aman dari spekulan tanah yang selama ini banyak dikhawatirkan. “Masalah tanah akan kami amankan. Seperti Presiden katakan 180.000 sebagian besar, tidak semuanya, adalah tanah negara. Pekerjaan tanah relatif mudah,” katanya.

Dia menandaskan, begitu titik lokasi sudah diputuskan maka akan dilakukan land freezing, yakni tidak boleh ada transaksi jual-beli tanah. Dengan demikian, tidak akan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan. Kendati demikian, untuk konektivitas tetap memerlukan pembebasan lahan.

Gubernur Isran Noor mengakui bahwa di atas lahan milik pemerintah tersebut ada beberapa aktivitas masyarakat. “Ketika pemerintah memerlukan itu, pasti akan ada biaya tanam tumbuh. Misalnya memindahkan orang. Tapi itu biasa. Itu murah sekali,” jelas dia.