Menteri Era Gus Dur Dukung Jokowi Pindah Ibu Kota Negara

SEMARANG - Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pengumuman itu disampaikan secara langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Langkah tersebut dinilai sebagai kebijakan yang tepat. Terlebih Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kaltim memiliki potensi kemaritiman yang besar baik untuk jalur transportasi perdagangan maupun orang.

“Kalimantan Timur itu salah satu provinsi yang potensi kemaritimannya besar. Bukan hanya dari perikanan, tapi karena dia punya Selat Makassar kemudian Laut Jawa,” ujar Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Senin 26 Agustus 2019.

Pria kelahiran Cirebon Jawa Barat itu menambahkan, Kaltim juga memiliki letak strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) II. Untuk itu, Kaltim memiliki jalur transportasi laut yang sangat memadai untuk meningkatkan perdagangan.

“Juga dari segi transportasi, karena dia (Kaltim) kan masuk di Alki ke dua. Itu akan menjadi jalur transportasi baik perdagangan maupun penumpang yang sangat signifikan,” lugas menteri era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.