KPU Target Penandatangan NPHD Rampung di Oktober 2019
Minggu, 25 Agustus 2019 - 19:43 WIB
KPU Target Penandatangan NPHD Rampung di Oktober 2019
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan, pihaknya menargetkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) rampung pada 1 Oktober 2019.
Menurutnya, saat ini KPU tengah melakukan rakor persiapan penyusunan anggaran pemilihan 2020 bersama KPU daerah. Semua KPUD sudah dikoordinasikan dengan Pemda.
"Kalau dari Undang-Undang Keuangan Negara, mekanismenya itu 30 hari sebelum satu bulan tahun anggaran pada 1 januari 2020, harus sudah ada pengesahan perda APBD yang memuat didalamnya tentang anggaran Pilkada," kata Hasyim Asy'ari, Minggu (25/8/2019).
(Baca juga: Kemendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Ditetapkan Tahun ini)
Dalam rakor tersebut, sambungnya, akan membicarakan secara detil anggaran daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan.
"Rakor ini masih membahas perencanaan anggaran untuk menyesuaikan anggaran (pilkada 2020). Anggaran itu dari anggaran APBD, jadi harus ada pembicaraan seperti komponen apa saja yang dibiayai. Harus detail dan tidak boleh mepet-mepet membahasnya," jelasnya.
Sebelumnya, Kemendagri berharap NPHD untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 bisa ditetapkan tahun ini. Dengan begitu saat memasuki tahapan pilkada, anggaran bisa dapat digunakan.
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Syarifuddin mengatakan sejauh ini belum ada daerah yang menetapkan NPHD. Hal ini dikarenakan belum ada usulan kebutuhan anggaran yang masuk ke pemda dari penyelenggara pilkada.
Menurutnya, saat ini KPU tengah melakukan rakor persiapan penyusunan anggaran pemilihan 2020 bersama KPU daerah. Semua KPUD sudah dikoordinasikan dengan Pemda.
"Kalau dari Undang-Undang Keuangan Negara, mekanismenya itu 30 hari sebelum satu bulan tahun anggaran pada 1 januari 2020, harus sudah ada pengesahan perda APBD yang memuat didalamnya tentang anggaran Pilkada," kata Hasyim Asy'ari, Minggu (25/8/2019).
(Baca juga: Kemendagri Harap NPHD Pilkada 2020 Ditetapkan Tahun ini)
Dalam rakor tersebut, sambungnya, akan membicarakan secara detil anggaran daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Pilkada serentak pada tahun 2020 mendatang direncanakan berlangsung pada 23 September 2020. Sebanyak 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan.
"Rakor ini masih membahas perencanaan anggaran untuk menyesuaikan anggaran (pilkada 2020). Anggaran itu dari anggaran APBD, jadi harus ada pembicaraan seperti komponen apa saja yang dibiayai. Harus detail dan tidak boleh mepet-mepet membahasnya," jelasnya.
Sebelumnya, Kemendagri berharap NPHD untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 bisa ditetapkan tahun ini. Dengan begitu saat memasuki tahapan pilkada, anggaran bisa dapat digunakan.
Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Syarifuddin mengatakan sejauh ini belum ada daerah yang menetapkan NPHD. Hal ini dikarenakan belum ada usulan kebutuhan anggaran yang masuk ke pemda dari penyelenggara pilkada.
(maf)
