Indonesia Siap Bangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Jeddah
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 02:04 WIB
Indonesia Siap Bangun Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Jeddah
A
A
A
JEDDAH - Pemerintah Indonesia berencana membangun gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Jeddah, Arab Saudi. Kantor ini merupakan bagian dari perluasan fungsi Kantor Urusan Haji (KUH) yang telah ada sebelumnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Nur Kholis Setiawan mengatakan, perluasan fungsi KUH merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
"Kemenag tidak hanya mengurusi ibadah haji, tapi juga menjadi penanggung jawab dan regulator penyelenggaraan umrah," kata Nur Kholis usai rapat dengan tim dari Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.
(Baca juga: Cuaca Madinah Lebih Terik, Jamaah Haji Diminta Pakai Alat Pelindung Diri)
Menurutnya, KUH yang ada sekarang sebenarnya hanya bertugas mempersiapkan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dari awal sampai akhir selama 4 bulan. Namun dalam kenyataannya, kantor ini selalu menjadi tujuan dan tempat aduan jamaah umrah karena mengalami masalah dengan travelnya yang tidak bertanggung jawab.
"Karena itu tadi kita koordinasikan terkait rencana ke depan untuk bisa segera merealisasikan Kantor atau Pusat Layanan Terpadu Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah," ucap Nur Kholis.
Menurutnya, rapat tersebut membicarakan konsep kantor yang akan didirikan nanti. Apakah berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), Atase atau hanya perluasan cakupan kewenangan KUH.
(Baca juga: 5.182 Jamaah Haji Khusus Telah Kembali ke Tanah Air)
Kemudian siapa yang menjadi penanggung jawab kantornya karena dalam aturannya hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bisa memiliki kantor perwakilan di luar negeri.
"Termasuk bangunannya, seperti apa kebutuhannya, berapa ruang, berapa tingkat bangunannya, kemudian anggarannya berapa, dan dari mana sumber pendanaannya. Jadi tadi itu seperti shoping ideas," tuturnya.
Nur Kholis menegaskan, lokasi yang akan didirikan bangunan Kantor Layanan Haji dan Umrah Terpadu itu telah dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan Komisi 8 DPR juga telah berkunjung ke lokasinya yang berada di Jeddah.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui persis alamat lokasinya dan berapa luas tanahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, di tanah itu saat ini berdiri bangunan tua. Rencananya, bangunan itu akan dirobohkan dan dibangun dengan gedung baru.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama, Nur Kholis Setiawan mengatakan, perluasan fungsi KUH merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
"Kemenag tidak hanya mengurusi ibadah haji, tapi juga menjadi penanggung jawab dan regulator penyelenggaraan umrah," kata Nur Kholis usai rapat dengan tim dari Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.
(Baca juga: Cuaca Madinah Lebih Terik, Jamaah Haji Diminta Pakai Alat Pelindung Diri)
Menurutnya, KUH yang ada sekarang sebenarnya hanya bertugas mempersiapkan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dari awal sampai akhir selama 4 bulan. Namun dalam kenyataannya, kantor ini selalu menjadi tujuan dan tempat aduan jamaah umrah karena mengalami masalah dengan travelnya yang tidak bertanggung jawab.
"Karena itu tadi kita koordinasikan terkait rencana ke depan untuk bisa segera merealisasikan Kantor atau Pusat Layanan Terpadu Haji dan Umrah Indonesia di Jeddah," ucap Nur Kholis.
Menurutnya, rapat tersebut membicarakan konsep kantor yang akan didirikan nanti. Apakah berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), Atase atau hanya perluasan cakupan kewenangan KUH.
(Baca juga: 5.182 Jamaah Haji Khusus Telah Kembali ke Tanah Air)
Kemudian siapa yang menjadi penanggung jawab kantornya karena dalam aturannya hanya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang bisa memiliki kantor perwakilan di luar negeri.
"Termasuk bangunannya, seperti apa kebutuhannya, berapa ruang, berapa tingkat bangunannya, kemudian anggarannya berapa, dan dari mana sumber pendanaannya. Jadi tadi itu seperti shoping ideas," tuturnya.
Nur Kholis menegaskan, lokasi yang akan didirikan bangunan Kantor Layanan Haji dan Umrah Terpadu itu telah dibeli oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan Komisi 8 DPR juga telah berkunjung ke lokasinya yang berada di Jeddah.
Namun, dia mengaku tidak mengetahui persis alamat lokasinya dan berapa luas tanahnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, di tanah itu saat ini berdiri bangunan tua. Rencananya, bangunan itu akan dirobohkan dan dibangun dengan gedung baru.
(maf)
