Keberhasilan Transformasi Digital Sangat Membutuhkan Dukungan Manajemen Perubahan yang Baik

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengungkapkan bahwa pemerintah terus mendorong transformasi digital menjadi salah satu program prioritas sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kualitas publik. Namun, lanjut dia, pada kenyataannya saat ini masih dihadapkan dengan tantangan bahwa transformasi masih diterjemahkan sebatas mengalihkan proses manual ke digital.

Dia menambahkan, hal ini tercermin dari banyaknya aplikasi dibuat oleh instansi pemerintah yang mencapai lebih dari 27 ribu aplikasi. Dia mengatakan, tantangan ini menggambarkan permasalahan masih kuatnya cara berpikir yang belum terintegrasi antar instansi atau sektor.

Dia menjelaskan, tantangan lain dalam proses transformasi digital dalam birokrasi adalah pengalihan sistem lama ke sistem teknologi yang baru. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah budaya kerja lama ke budaya yang baru.

“Jangan sampai hanya mekanismenya saja yang berubah, tapi cara kerjanya masih manual, pola berpikirnya masih dengan cara yang lama, maka dari itu SDM memiliki peran yang penting dalam transformasi digital di lingkungan birokrasi,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Talkshow Birokrasi dalam Pusaran Transformasi Digital, kerja sama LAN dengan Tanoto Foundation, di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Jalan Veteran Nomor 10, Rabu (7/8/2024).

Dia melanjutkan, dalam sebuah proses perubahan selalu ada potensi resistensi atau penolakan. Untuk itu, keberhasilan transformasi digital sangat membutuhkan dukungan manajemen perubahan yang baik.

“Pemimpin di sebuah institusi harus memberikan ruang agar organisasi bisa bergerak untuk melakukan transformasi. Birokrasi yang terlalu rumit dan berbelit-belit perlu ditinjau kembali, agar birokrasi ini bisa agile, adaptif dengan tuntungan perubahan,” tegasnya dalam seminar yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden Prita Laura ini.

Taufiq menjelaskan, untuk menghadapi tantangan tersebut kita membutuhkan model kepemimpinan yang memainkan peran sentral dalam mengakselerasi transformasi digital. Tak hanya itu, talenta-talenta digital yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital perlu dipersiapkan dengan seksama.

Dari segi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. “Kepemimpinan menjadi kunci untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut. Diperlukan pemimpin yang memiliki wawasan digital, yang mampu menjadi sentral dalam membangun kolaborasi, peralihan teknologi, serta kesiapan SDM ASN,” imbuhnya.

Keberhasilan transformasi digital ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah birokrasi seperti merubah mindset yang semula ego sektoral menjadi customer centric, merubah perspektif birokrasi yang dinilai masih dominan pada kewenangan masing-masing, meningkatkan skill digital SDM aparatur untuk memiliki kemampuan dan keahlian digital (digital intelligence) untuk melayani masyarakat, dan terakhir model kepemimpinan yang mampu “memanage” transformasi digital ini.

Hal senada diungkapkan Ketua Majelis Wali amanat Universitas Padjadjaran Arief Yahya. Dia mengungkapkan, saat ini memasuki pusaran digital (digital vortex), yang menyebabkan berbagai sektor terdistorsi oleh teknologi, beberapa sektor yang terdisrupsi teknologi layanan digital, pendidikan, telekomunikasi, media entertainment, pariwisata.