Soal Jaksa Agung Nonparpol, Pakar Hukum: Jalan Pikiran Presiden Benar
Jum'at, 16 Agustus 2019 - 15:23 WIB
Soal Jaksa Agung Nonparpol, Pakar Hukum: Jalan Pikiran Presiden Benar
A
A
A
JAKARTA - Niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jaksa Agung periode pemerintahan 2019-2024 tidak berasal dari kalangan partai politik (parpol) mendapatkan dukungan.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpendapat sudah seharusnya Jaksa Agung harus dari kalangan profesional.
"Ya, jalan pikirannya Presiden Jokowi sudah benar. Jaksa Agung harus dari kalangan profesional," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada SINDOnews, Kamis 15 Agustus 2019. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Pilih Jaksa Agung Bukan dari Parpol )
Menurut dia, sangat berbahaya jika Jaksa Agung diisi oleh kalangan partai politik (parpol). Besar potensi penyalahgunaan kekuasaan jika posisi itu diserahkan ke parpol.
"Dipastikan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena tujuan didirikannya parpol untuk merebut kekuasaan. Setiap langkahnya dalam penegakan hukum berpotensi menguntungkan parpolnya," ujarnya. (Baca juga: Reaksi Prasetyo Sikapi Jokowi yang Pilih Jaksa Agung Nonparpol )
Mengenai potensi penyalahgunaan oleh jaksa karier, kata dia, relatif lebih mudah mengontrol dengan mengganti atau memberhentikannya. "Selain itu kinerja akan lebih baik karena kapasitas dan kapabilitasnya," tuturnya.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpendapat sudah seharusnya Jaksa Agung harus dari kalangan profesional.
"Ya, jalan pikirannya Presiden Jokowi sudah benar. Jaksa Agung harus dari kalangan profesional," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada SINDOnews, Kamis 15 Agustus 2019. (Baca juga: Jokowi Tegaskan Pilih Jaksa Agung Bukan dari Parpol )
Menurut dia, sangat berbahaya jika Jaksa Agung diisi oleh kalangan partai politik (parpol). Besar potensi penyalahgunaan kekuasaan jika posisi itu diserahkan ke parpol.
"Dipastikan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena tujuan didirikannya parpol untuk merebut kekuasaan. Setiap langkahnya dalam penegakan hukum berpotensi menguntungkan parpolnya," ujarnya. (Baca juga: Reaksi Prasetyo Sikapi Jokowi yang Pilih Jaksa Agung Nonparpol )
Mengenai potensi penyalahgunaan oleh jaksa karier, kata dia, relatif lebih mudah mengontrol dengan mengganti atau memberhentikannya. "Selain itu kinerja akan lebih baik karena kapasitas dan kapabilitasnya," tuturnya.
(dam)
