Membangun SDM Wujudkan Indonesia Unggul
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertekad menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fokus pemerintahan periode keduanya.
Berbagai program yang disusun bukan hanya akan mengarah pada bagaimana bisa menciptakan SDM yang berkualitas, tetapi juga menjadikannya sebagai modal untuk menghadapi perubahan yang diwarnai perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
Tekad pembangunan SDM ditegaskan dengan tema yang diusung pada peringatan HUT ke-74 RI, yakni “Indonesia Unggul”. Ambisi tersebut mustahil tercapai tanpa adanya dukungan modal SDM yang berkualitas. Penegasan pentingnya pembangunannya SDM juga menandai reorientasi kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik.
Reorientasi pembangunan ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato Visi Indonesia (14/7/ 2019). Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan pembangunan SDM menjadi faktor krusial dalam memajukan Indonesia ke depan.
“Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita kedepan dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul,” ujar Jokowi.
Pilihan ini harus diakui tepat dan strategis. Hal ini berdasar fakta bahwa kualitas SDM yang dimiliki bangsa ini ternyata masih rendah. Indikator tingkat kualitas SDM terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang menyebut proporsi penduduk yang umurnya 15 tahun ke atas yang punya ijazah tinggi hanya 8,8%, SMA hanya 26,4%, SMP 21,2%, SD paling banyak, yakni 43,7%.
Kondisi demikian bukan hanya memengaruhi kesiapan Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0, tetapi juga mempersulit upaya memotong lingkaran setan kemiskinan. Hal ini juga menjadi perhatian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Berdasar hasil penelitian Pendidikan Reguler Lemhanas Angkatan LIX, diketahui peningkatan modal manusia nasional belum menunjukkan penguatan yang optimal, padahal SDM Indonesia punya potensi besar.
Pertanyaannya, langkah apa yang bisa dilakukan untuk membangun SDM berkualitas? Pasalnya, kualitas bukan sekadar diukur dari tingkat pendidikan saja, tetapi kualitas SDM secara menyeluruh.
"Kami menerjemahkannya bahwa lima tahun ke depan itu harus menciptakan modal manusia yang akan membawa Indonesia sebagi calon negara maju, terutama di tahun 2045," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro da lam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “SDM Unggul, Indonesia Maju” beberapa waktu lalu.
Untuk mewujudkan visi baru Jokowi, pemerintah dalam lima tahun ke depan telah menyiapkan program-program utama untuk membangun SDM yang unggul. Langkahnya dimulai dari bidang kesehatan hingga membangun SDM yang menguasai teknologi untuk bisa menghadapi era industri 4.0.
Menurut Bambang, tugas-tugas seluruh kementerian dan lembaga sudah terpetakan untuk mendukung pembangunan SDM.
Dia memaparkan, program besar pertama untuk menciptakan SDM yang berkualitas adalah mengurangi angka stunting dan angka kematian ibu.
Menurut Bambang, investasi pada manusia harus dilakukan sejak lahir, sebab tanpa ada manusia yang sehat tidak akan ada manusia yang terdidik baik dan ujung kesehatan ini adalah produktivitas. Program utama yang kedua adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
Ketiga, pembangunan science technopark (optimalisasi triple helix di 4 universitas utama).
Selanjutnya, keempat, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. Keseluruhan program tersebut mem butuhkan dana tidak kecil. Pemerintah telah memproyeksikan masing-masing mendapatkan anggaran Rp26 triliun, Rp330,1 triliun, Rp2,8 triliun, dan Rp803,93 triliun. Bappenas menyadari pembangunan SDM urgen dilakukan.
Human capital index yang dikeluarkan World Bank menunjukkan peringkat Indonesia yang masih rendah dengan skornya hanya 0,53. Di sisi lain dunia kini menghadapi era dis rupsi 4.0 yang mempersyaratkan SDM unggul.
"Karena era industri 4.0 ini tak bisa dihindarkan, kita harus siapkan manusianya. Untuk menghadapinya harus ada terobosan dan inovasi, yakni adanya keterampilan khusus," papar Bambang. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, langkah Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan SDM sebagai langkah positif yang harus didukung.
Namun jika langkah tersebut serius dilakukan, harus ada perencanaan SDM yang jelas sehingga bisa mengena ketika diterjemahkan pada politik anggaran.
“Tapi kalau kita lihat, sekarang itu belum tecermin. Kemeristek Dikti aja turun anggarannya, ya jadi gimana nih caranya kita merealisasi cita-cita Pak Jokowi. Kemenkeu belum men-support, belum memberikan perhatian atau komitmen politik anggarannya,” tutur Hetifah kepada KORAN SINDO.
Dia mengingatkan, berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2018, indeks daya saing Indonesia sebesar 64,9 dari skor 0-100 yang menempati peringkat ke-45 dari 140 negara.
Dari data skor daya saing tersebut, pasar tenaga kerja dan kemampuan inovasi bangsa Indonesia terbilang cukup rendah. Kondisi sama juga tecermin dari data BPS 2017. Hetifah juga berharap pemerintah membuat roadmap SDM yang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan rencana strategis (renstra) perkementerian saja.
“Jokowi sudah on the right track, tapi nanti pelaksanaannya harus lebih dijabarkan lagi dan itu bukan cuma perkementerian, tapi nasional,” urainya. (Neneng Zubaedah/ Abdul Rochim)
Berbagai program yang disusun bukan hanya akan mengarah pada bagaimana bisa menciptakan SDM yang berkualitas, tetapi juga menjadikannya sebagai modal untuk menghadapi perubahan yang diwarnai perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.
Tekad pembangunan SDM ditegaskan dengan tema yang diusung pada peringatan HUT ke-74 RI, yakni “Indonesia Unggul”. Ambisi tersebut mustahil tercapai tanpa adanya dukungan modal SDM yang berkualitas. Penegasan pentingnya pembangunannya SDM juga menandai reorientasi kebijakan pembangunan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembangunan fisik.
Reorientasi pembangunan ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato Visi Indonesia (14/7/ 2019). Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan pembangunan SDM menjadi faktor krusial dalam memajukan Indonesia ke depan.
“Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita kedepan dan titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak-anak sekolah kita. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia yang unggul,” ujar Jokowi.
Pilihan ini harus diakui tepat dan strategis. Hal ini berdasar fakta bahwa kualitas SDM yang dimiliki bangsa ini ternyata masih rendah. Indikator tingkat kualitas SDM terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang menyebut proporsi penduduk yang umurnya 15 tahun ke atas yang punya ijazah tinggi hanya 8,8%, SMA hanya 26,4%, SMP 21,2%, SD paling banyak, yakni 43,7%.
Kondisi demikian bukan hanya memengaruhi kesiapan Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0, tetapi juga mempersulit upaya memotong lingkaran setan kemiskinan. Hal ini juga menjadi perhatian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Berdasar hasil penelitian Pendidikan Reguler Lemhanas Angkatan LIX, diketahui peningkatan modal manusia nasional belum menunjukkan penguatan yang optimal, padahal SDM Indonesia punya potensi besar.
Pertanyaannya, langkah apa yang bisa dilakukan untuk membangun SDM berkualitas? Pasalnya, kualitas bukan sekadar diukur dari tingkat pendidikan saja, tetapi kualitas SDM secara menyeluruh.
"Kami menerjemahkannya bahwa lima tahun ke depan itu harus menciptakan modal manusia yang akan membawa Indonesia sebagi calon negara maju, terutama di tahun 2045," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro da lam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “SDM Unggul, Indonesia Maju” beberapa waktu lalu.
Untuk mewujudkan visi baru Jokowi, pemerintah dalam lima tahun ke depan telah menyiapkan program-program utama untuk membangun SDM yang unggul. Langkahnya dimulai dari bidang kesehatan hingga membangun SDM yang menguasai teknologi untuk bisa menghadapi era industri 4.0.
Menurut Bambang, tugas-tugas seluruh kementerian dan lembaga sudah terpetakan untuk mendukung pembangunan SDM.
Dia memaparkan, program besar pertama untuk menciptakan SDM yang berkualitas adalah mengurangi angka stunting dan angka kematian ibu.
Menurut Bambang, investasi pada manusia harus dilakukan sejak lahir, sebab tanpa ada manusia yang sehat tidak akan ada manusia yang terdidik baik dan ujung kesehatan ini adalah produktivitas. Program utama yang kedua adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
Ketiga, pembangunan science technopark (optimalisasi triple helix di 4 universitas utama).
Selanjutnya, keempat, digitalisasi dan integrasi bantuan sosial. Keseluruhan program tersebut mem butuhkan dana tidak kecil. Pemerintah telah memproyeksikan masing-masing mendapatkan anggaran Rp26 triliun, Rp330,1 triliun, Rp2,8 triliun, dan Rp803,93 triliun. Bappenas menyadari pembangunan SDM urgen dilakukan.
Human capital index yang dikeluarkan World Bank menunjukkan peringkat Indonesia yang masih rendah dengan skornya hanya 0,53. Di sisi lain dunia kini menghadapi era dis rupsi 4.0 yang mempersyaratkan SDM unggul.
"Karena era industri 4.0 ini tak bisa dihindarkan, kita harus siapkan manusianya. Untuk menghadapinya harus ada terobosan dan inovasi, yakni adanya keterampilan khusus," papar Bambang. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, langkah Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan SDM sebagai langkah positif yang harus didukung.
Namun jika langkah tersebut serius dilakukan, harus ada perencanaan SDM yang jelas sehingga bisa mengena ketika diterjemahkan pada politik anggaran.
“Tapi kalau kita lihat, sekarang itu belum tecermin. Kemeristek Dikti aja turun anggarannya, ya jadi gimana nih caranya kita merealisasi cita-cita Pak Jokowi. Kemenkeu belum men-support, belum memberikan perhatian atau komitmen politik anggarannya,” tutur Hetifah kepada KORAN SINDO.
Dia mengingatkan, berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2018, indeks daya saing Indonesia sebesar 64,9 dari skor 0-100 yang menempati peringkat ke-45 dari 140 negara.
Dari data skor daya saing tersebut, pasar tenaga kerja dan kemampuan inovasi bangsa Indonesia terbilang cukup rendah. Kondisi sama juga tecermin dari data BPS 2017. Hetifah juga berharap pemerintah membuat roadmap SDM yang sesuai dengan kebutuhan nasional, bukan rencana strategis (renstra) perkementerian saja.
“Jokowi sudah on the right track, tapi nanti pelaksanaannya harus lebih dijabarkan lagi dan itu bukan cuma perkementerian, tapi nasional,” urainya. (Neneng Zubaedah/ Abdul Rochim)
(nfl)