Jokowi Pilih Jaksa Agung Nonparpol, Begini Reaksi Nasdem
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:09 WIB
Jokowi Pilih Jaksa Agung Nonparpol, Begini Reaksi Nasdem
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan kursi Jaksa Agung pada kabinet mendatang tidak berasal dari partai politik (parpol).
Sebelumnya, posisi Jaksa Agung yang saat ini dipegang M Prasetyo menuai prokontra. Sebab, Prasetyo sebelumnya merupakan kader Partai Nasdem, sebelum akhirnya diberhentikan dari keanggotaan partai setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Posisi tersebut dinilai membuat penegakan hukum berpotensi tebang pilih.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate mengatakan, partainya tidak pernah menentukan syarat kepada Jokowi untuk memberikan jatah kursi Jaksa Agung bagi Nasdem.
Jhonny bahkan menyebut ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan jabatan Jaksa Agung dengan menyerang Nasdem melalui argumen-argumen imajinatif yang mendiskreditkan Nasdem.
”Enggak ada syarat-syarat itu bahwa apa pun Nasdem harus mendapatkan Jaksa Agung. Enggak ada itu. Karena ada yang punya kepentingan untuk mendapatkan (kursi-red) Jaksa Agung mengunakan kondisi Nasdem dengan menyerang Nasdem dengan argumen-argumen imajinatifnya supaya dapat jabatan itu. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendapatkan Jaksa Agung sesuai spesifikasinya,” tutur Jhonny Plate dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Tebak-tebakan Isi Kabinet Jokowi, Parpol Nonparlemen Dilibatkan? di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Menurut Jhonny Plate, ketika Jokowi menyatakan bahwa Jaksa Agung mendatang bukan berasal dari kader parpol tertentu, harus dilihat apakah dia masih berasal dari keluarga Adhyaksa atau tidak.
Kalau dari keluarga Adhyaksa juga harus ditanyakan apakah jaksa aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pensiunan. ”Kalau jaksa aktif atau ASN, JAM (Jaksa Agung Muda) atau setingkat JAM, dan itu pasti bukan parpol karena ASN tidak boleh menjadi parpol. Tolong dilihat baik-baik, yang jadi soal setelah jadi Jaksa Agung lirik-lirike nggak dia ke parpol?” katanya.
Kedua adalah Jaksa Agung dari keluarga Adhyaksa yang sudah pensiun. Dia bisa ada di parpol seperti M Prasetyo sebelumnya. Ketiga adalah mereka yang bukan berasal dari keluarga Adhyaksa atau profesional dan bukan dari parpol sama sekali, tapi memiliki kompetensi yang memadahi dan mengetahui dengan baik lingkungan Adhyaksa atau Jaksa Agung atau kejaksaan lainnya.
”Sekali lagi siapa orangnya, kita tunggulah nanti Pak Jokowi umumkan. Silakan Pak Jokowi memilih. Kami sampaikan apa adanya, kami nggak minta portofolio kabinet. Apa perlu (disumpah-red) di atas kitab suci? Pak Jokowi tahu apa yang harus diperbuat,” katanya.
Jhonny mengatakan, posisi Jaksa Agung dari profesional nonparpol itu sudah sesuai dengan keinginan Nasdem.
”Pak Prastyo itu keluarga besar Adhyaksa yang kemudian masuk Nasdem, lalu diberhentikan dari anggota sehingga saat ini dia adalah Jaksa Agung nonparpol. Nah, demikian juga berikutnya kalau bisa Jaksa Agung dari yangg profesional nonparpol, bisa berasal keluarga besar Adhyaksa apakah Adhyaksa aktif yaitu ASN, kalau itu pasti bukan parpol karena dia tidak boleh menurut UU, atau Adhyaksa yang sudah pensiun yang belum masuk parpol atau tidak ada hubungannya dengan parpol atau berhenti dari parpol,” katanya.
Dia bersyukur ketika Jokowi mengatakan kabinet mendatang sudah dibentuk dengan komposisi 55% profesional dan 45 persen dari parpol. ”Kami bersyukur karena tugas pertamanya (presiden terpilih) sudah selesai dikerjakan,” tuturnya.
Jhonny mengatakan, Jokowi telah melakukan diskusi berkali-kali dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Meski, kalau pertemuan yang melibatkan seluruh ketua umum parpol koalisi secara khsus belum dilakukan.
”Intinya pengumuman kabinet itu salah satu momentum demokrasi yang ditunggu public. Marilah kita jaga bersama-sama, kita kawal bersama-sama agar pengumuman itu mendapat dukungan rakyat dalam negeri, mendapat dukungan pasar dalam negeri dan mendapat dukungan pasar internasional,” katanya.
Sebelumnya, posisi Jaksa Agung yang saat ini dipegang M Prasetyo menuai prokontra. Sebab, Prasetyo sebelumnya merupakan kader Partai Nasdem, sebelum akhirnya diberhentikan dari keanggotaan partai setelah ditunjuk sebagai Jaksa Agung. Posisi tersebut dinilai membuat penegakan hukum berpotensi tebang pilih.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Jhonny G Plate mengatakan, partainya tidak pernah menentukan syarat kepada Jokowi untuk memberikan jatah kursi Jaksa Agung bagi Nasdem.
Jhonny bahkan menyebut ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan jabatan Jaksa Agung dengan menyerang Nasdem melalui argumen-argumen imajinatif yang mendiskreditkan Nasdem.
”Enggak ada syarat-syarat itu bahwa apa pun Nasdem harus mendapatkan Jaksa Agung. Enggak ada itu. Karena ada yang punya kepentingan untuk mendapatkan (kursi-red) Jaksa Agung mengunakan kondisi Nasdem dengan menyerang Nasdem dengan argumen-argumen imajinatifnya supaya dapat jabatan itu. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendapatkan Jaksa Agung sesuai spesifikasinya,” tutur Jhonny Plate dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Tebak-tebakan Isi Kabinet Jokowi, Parpol Nonparlemen Dilibatkan? di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).
Menurut Jhonny Plate, ketika Jokowi menyatakan bahwa Jaksa Agung mendatang bukan berasal dari kader parpol tertentu, harus dilihat apakah dia masih berasal dari keluarga Adhyaksa atau tidak.
Kalau dari keluarga Adhyaksa juga harus ditanyakan apakah jaksa aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) atau pensiunan. ”Kalau jaksa aktif atau ASN, JAM (Jaksa Agung Muda) atau setingkat JAM, dan itu pasti bukan parpol karena ASN tidak boleh menjadi parpol. Tolong dilihat baik-baik, yang jadi soal setelah jadi Jaksa Agung lirik-lirike nggak dia ke parpol?” katanya.
Kedua adalah Jaksa Agung dari keluarga Adhyaksa yang sudah pensiun. Dia bisa ada di parpol seperti M Prasetyo sebelumnya. Ketiga adalah mereka yang bukan berasal dari keluarga Adhyaksa atau profesional dan bukan dari parpol sama sekali, tapi memiliki kompetensi yang memadahi dan mengetahui dengan baik lingkungan Adhyaksa atau Jaksa Agung atau kejaksaan lainnya.
”Sekali lagi siapa orangnya, kita tunggulah nanti Pak Jokowi umumkan. Silakan Pak Jokowi memilih. Kami sampaikan apa adanya, kami nggak minta portofolio kabinet. Apa perlu (disumpah-red) di atas kitab suci? Pak Jokowi tahu apa yang harus diperbuat,” katanya.
Jhonny mengatakan, posisi Jaksa Agung dari profesional nonparpol itu sudah sesuai dengan keinginan Nasdem.
”Pak Prastyo itu keluarga besar Adhyaksa yang kemudian masuk Nasdem, lalu diberhentikan dari anggota sehingga saat ini dia adalah Jaksa Agung nonparpol. Nah, demikian juga berikutnya kalau bisa Jaksa Agung dari yangg profesional nonparpol, bisa berasal keluarga besar Adhyaksa apakah Adhyaksa aktif yaitu ASN, kalau itu pasti bukan parpol karena dia tidak boleh menurut UU, atau Adhyaksa yang sudah pensiun yang belum masuk parpol atau tidak ada hubungannya dengan parpol atau berhenti dari parpol,” katanya.
Dia bersyukur ketika Jokowi mengatakan kabinet mendatang sudah dibentuk dengan komposisi 55% profesional dan 45 persen dari parpol. ”Kami bersyukur karena tugas pertamanya (presiden terpilih) sudah selesai dikerjakan,” tuturnya.
Jhonny mengatakan, Jokowi telah melakukan diskusi berkali-kali dengan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Meski, kalau pertemuan yang melibatkan seluruh ketua umum parpol koalisi secara khsus belum dilakukan.
”Intinya pengumuman kabinet itu salah satu momentum demokrasi yang ditunggu public. Marilah kita jaga bersama-sama, kita kawal bersama-sama agar pengumuman itu mendapat dukungan rakyat dalam negeri, mendapat dukungan pasar dalam negeri dan mendapat dukungan pasar internasional,” katanya.
(dam)
