Megawati Inginkan Pemilihan Ketua MPR Aklamasi

DENPASAR - Pemilihan paket Pimpinan MPR menjadi dinamika yang cukup menarik karena sejumlah partai politik (parpol) menginginkan posisi ketua. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar, misalnya dua parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang sama-sama mengincar posisi Ketua MPR.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam berbagai kesempatan, terang-terangan menyatakan keinginannya untuk merebut kursi Ketua MPR. Namun, Partai Golkar yang meraih kursi terbanyak kedua di DPR RI setelah PDIP merasa lebih berhak atas kursi Ketua MPR. Sementara PDIP yang sudah mendapatkan kursi Ketua DPR sebagai pemenang pemilu, juga tidak menutup pintu untuk ikut merebut kursi Ketua MPR.

Tidak hanya parpol KIK, Partai Gerindra pun merasa pantas untuk ikut berebut kursi Ketua MPR. Begitu pula Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, saat bertemu Presiden Jokowi usai gelaran pilpres di Istana Negara juga disebut-sebut salah satu tema pembicaraannya adalah soal posisi Pimpinan MPR.

Ketua DPP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah mengatakan, partainya menginginkan paket Pimpinan MPR dipilih secara aklamasi. Karena itu, dalam menyusun paket pimpinan diperlukan koalisi tidak hanya dengan internal parpol KIK, tapi juga parpol yang pada Pilpres 2019 bergabung dalam barisan Koalisi Adil Makmur (KAM).

"Karena Bu Mega menginginkan agar Pimpinan MPR itu dipilih secara aklamasi, bukan secara voting maka salah satu cara untuk bisa menuju pada pemilihan Pimpinan MPR secara aklamasi, secara musyawarah mufakat, tentu harus ada kompromi dengan unsur parpol dari Koalisi Adil Makmur, bergabung di dalam komposisi kepimpinan MPR yang akan datang ini," tutur Basarah yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR ditemui usai penyerahkan hewan kurban oleh DPP PDIP sebanyak 30 ekor kambing kepada umat Islam Bali, di Masjid Al-Ihsaan Grand Inna Bali Beach, Minggu (11/8/2019).

Mengenai siapa yang akan menduduki posisi Ketua atau Wakil Ketua MPR, menurut Basarah, hal itu nanti menjadi wewenang para ketua umum masing-masing parpol atas persetujuan Presiden Jokowi.

"Ya nanti kita lihat pada akhirnya Pak Jokowi, Ibu Mega akan mengadakan pertemuan dengan ketum-ketum partai politik Koalisi Indonesia Kerja. Tentu di dalam forum pertemuan itu semua akan dimusyawarahkan, semuanya akan diambil keputusan-keputusan secara mufakat. Saya yakin dengan niat baik untuk menjaga keutuhan bangsa, menjaga persatuan bangsa, insyaAllah segala ikhtiar untuk menyatukan semua kekuatan bangsa ini bisa dicapai dalam forum musyawarah mufakat," paparnya.

PDIP sendiri memiliki kepentingan terkait kursi Pimpinan MPR. Berdasarkan hasil Kongres V Bali yang berakhir pada Sabtu (10/8/2019), salah satu poin yang disepakati adalah mengusung agenda amandemen terbatas UUD 1945. PDIP menginginkan lima orang pimpinan MPR berdasarkan perintah UU MD3 yang sekarang itu adalah figur-figur dan partai-partai politik yang sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 45 ini," papar Basarah.

Karena itu, partainya ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk membuka forum-forum musyawarah untuk mencapai pada kesepakatan agar partai-partai yang tergabung dalam KIK, setelah bersama-sama berdiskusi dan mendapat persetujuan Presiden Jokowi selaku presiden terpilih. "Kita akan menyepakati komposisi Pimpinan MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945," pungkasnya.